SALATIGA, KOMPAS - Industri pariwisata bisa menjadi salah satu alternatif penopang ekonomi Jawa Tengah di tengah penerapan Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA ASEAN-China. Industri pariwisata juga diyakini tak akan terimbas langsung FTA seperti yang dikhawatirkan bakal menerpa sejumlah sektor usaha unggulan Jawa Tengah.
"Secara langsung belum terasa dampaknya terhadap industri pariwisata. Oleh karena itu, kami mencoba menggebrak beberapa wilayah. Mereka sudah harus bersiap-siap," ujar Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA) Jawa Tengah Fatchur Rahman di sela-sela Rakerda ASITA Jateng di Salatiga, Rabu (3/2).
Menurut dia, pangsa pasar wisatawan asing dari China bagi Jawa Tengah belum terlalu besar. Begitu pula dengan wisatawan dari sejumlah negara ASEAN masih terbatas dari Malaysia dan Singapura. Daerah yang mereka kunjungi juga masih terbatas di sekitar Solo dan Pekalongan karena tertarik dengan industri batik.
Fatchur mengajak pemerintah daerah mulai mengemas berbagai potensi yang berkembang, tidak melulu terfokus pada obyek, tetapi juga terhadap kemasan seni dan budaya maupun kuliner.
Dia bahkan optimistis jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jateng tahun 2010 bakal naik sekitar 10 persen. Salah satu indikatornya adalah merapatnya 11 kapal pesiar dari sejumlah negara Eropa. Namun, Fatchur mengakui industri pariwisata Jateng hingga kini masih memiliki banyak kelemahan yang harus dibenahi.
Ketua Regional I ASITA Jateng Bambang Riantoko menambahkan, infrastruktur penghubung menuju lokasi pariwisata di Jateng masih buruk. Contoh jalan yang menghubungkan Boyolali menuju Ketep (Magelang) dan menuju Kopeng (Kabupaten Semarang) masih buruk karena jalan yang sempit dan rusak. Padahal, potensinya sangat besar.
Selain itu, perhatian dari pemerintah daerah masih minim. Salah satunya terlihat dari banyaknya kabupaten dan kota yang melebur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan instansi lainnya sehingga menjadi tidak fokus.
Perlu inkorporasi
Di Purbalingga, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Purbalingga Bambang Dwi Sumarsono menyatakan bersatunya pengusaha dan pemerintah dalam konsep inkorporasi tak dapat hanya sebatas kabupaten, tetapi minimal untuk tingkat provinsi. Ia mengusulkan perlunya konsep inkorporasi ini kepada Pemprov Jateng agar industri di provinsi ini mampu mengantisipasi persaingan di era FTA.
Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Magelang Edy Sutrisno berharap Pemerintah Kota Magelang intens menjalin komunikasi dengan industri hulu hingga hilir.
Pemda juga harus terus menyerukan serta mengawasi mereka untuk sebisa mungkin memakai bahan baku yang berasal dari produk lokal.
"Gerakan cinta produk dalam negeri adalah upaya terbaik untuk mengimbangi penguasaan pasar oleh produk China," ujarnya. (GAL/HAN/EGI)
