Boros, Gubernur Bali Pangkas Biaya Promosi Pariwisata

DENPASAR, KOMPAS.com — Gubernur Bali Made Mangku Pastika menilai promosi pariwisata dengan membawa rombongan keliling ke luar negeri sudah bukan zamannya lagi karena hanya menghambur-hamburkan dana dan cenderung menguntungkan peserta untuk jalan-jalan.

"Ini sudah zaman internet, cukup promosikan pariwisata kita lewat portal. Website Pemprov sudah saya minta untuk segera diperbaiki sebagai media promosi. Tak perlu lagi ramai-ramai keliling ke luar negeri," katanya di Denpasar, Minggu (14/2/2010).

Atas dasar pemikiran tersebut, Gubernur Bali memangkas habis anggaran biaya perjalanan promosi ke berbagai negara. Hal itu juga didasarkan masukan dari Kedutaan Besar RI di beberapa negara.

"Laporan yang kami terima, kedatangan rombongan promosi yang membawa serta tim kesenian selama ini hanya merepotkan kedutaan. Yang nonton acara promosi itu juga lebih banyak warga kita di negara setempat. Peserta lebih banyak memanfaatkan untuk jalan-jalan," ucapnya.

Berdasarkan fakta tersebut, promosi pariwisata dengan membawa rombongan tim kesenian ke luar negeri selain tidak efektif dan tidak efisien, juga tidak mencapai sasaran untuk bisa menambah banyak minat masyarakat internasional berkunjung ke Pulau Dewata.

Gubernur bertambah geram ketika ada laporan dugaan korupsi dana promosi pariwisata ke luar negeri hingga sebesar Rp 3 miliar yang kini mulai diselidiki. "Sudah tidak efektif, penghamburan dana, ada laporan dikorupsi pula. Modusnya penganggaran ganda dengan dana dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata," katanya.

Mangku Pastika mengakui, pemangkasan anggaran promosi ke luar negeri tersebut juga membuat sejumlah pihak kecewa dan menggunjingkan dirinya. "Tapi tidak masalah, lama-lama mereka juga pada paham. Ini zaman teknologi informasi. Pesan hotel, tiket penerbangan saja sudah sistem online," kilahnya.

Meski sejumlah kebijakan yang dilakukannya sementara dinilai tidak populer, Mangku Pastika bertekad melanjutkannya demi penghematan dan penyelamatan uang rakyat untuk dikembalikan bagi keperluan yang lebih penting yang dikehendaki masyarakat.

Dengan berbagai penghematan itu, katanya, kini deposito Pemprov Bali bisa melonjak mencapai Rp 400 miliar, kemudian biaya jaminan kesehatan masyarakat yang tahun 2009 hanya Rp 27 miliar, tahun ini bisa dianggarkan mencapai Rp 127 miliar.

Melalui program Jaminan Kesehatan Bali Mandara atau JKBM, ribuan warga yang tidak mampu kini dapat menikmati pelayanan kesehatan secara gratis melalui puskesmas maupun rumah sakit terdekat. "Tetapi ya itu, walaupun tujuannya baik, membantu masyarakat, tetap saja banyak yang tidak suka. Saya siap untuk tidak populer, tetapi yang penting programnya benar, bisa membantu masyarakat luas," ujarnya.