Perwakilan Adat Bicara di GCF

PALANGKARAYA, KOMPAS.com- Masyarakat desa-desa yang menjadi proyek pembangunan rendah karbon membacakan tuntutan mereka dalam Governors Climate and Forests (GCF). Dalam pertemuan tingkat dunia untuk membahas iklim dan hutan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, itu, mereka membacakan enam tuntutan.

Warga Desa Kaduwaa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yulin Wan, Selasa (20/9/2011), menuturkan, enam perwakilan masyarakat desa termasuk dirinya telah meminta agar bisa membacakan tuntutan tersebut. Mereka berasal dari Aceh, Papua, Sulawesi Tengah, dan Kalteng. Jika tidak, hasil GCF dikhawatirkan akan sulit diterima di wilayah-wilayah itu.

Permintaan itu akhirnya dipenuhi dan disambut gembira para perwakilan masyarakat. Mereka membacakan aspirasnya di hadapan para undangan GCF dalam waktu hanya sekitar lima menit menjelang pukul 17.00 tadi.

"Tuntutan pertama, kami ingin kepastian terlibat dalam tahapan dan keputusan program GCF. Kami juga menuntut punya hak dan akses informasi yang lengkap," ujar Yulin.

Tuntutan ketiga adalah wilayah yang dikelola masyarakat secara turun temurun atau adat bisa diakui. " Kami mendesak pengakuan atas kawasan itu agar menjadi wilayah kelola masyarakat. Lokasi pembangunan ekonomi rendah karbon juga harus punya batas kawasan yang jelas," ujar Yulin.

Tuntutan keempat, masyarakat berhak memanfaatkan hutan serta sumber daya alamnya. Sementara, tuntutan kelima adalah pelaksana proyek GCF harus punya mekanisme penyelesaian konflik. Pelaksana proyek perlu proaktif terlibat dalam penyelesaian konflik masyarakat. Terutama, konflik dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

"Tuntutan terakhir, semua proses menentukan manfaat proyek GCF harus ditetapkan masyarakat sendiri," kata Yulin.