Jero Optimistis Kuota BBM 2012 Tak Jebol

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengaku optimistis bahwa program pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdampak signifikan. Kuota BBM bersubsidi 2012 sebesar 40 juta kiloliter tak akan jebol.

Menurutnya, tanpa program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, konsumsi melambung hingga 47 juta kiloliter. "Dari lima langkah penghematan, kita bisa menghemat 5 juta kiloliter-6 juta kiloliter," kata Jero kepada para wartawan di halaman Istana Negara, Jakarta, Senin (7/5/2012).

Kelima langkah itu adalah larangan kendaraan dinas pemerintah dan daerah menggunakan BBM bersubsidi di Jabodetabek, Jawa, dan Bali secara bertahap. Kedua, pelarangan bagi mobil barang yang digunakan bagi kegiatan perkebunan dan pertambangan untuk menggunakan jenis BBM bersubsidi berupa solar. Ketiga, percepatan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) yang dimulai di Jawa. Keempat, pelarangan pembangunan pembangkit listrik tenaga BBM. Kelima, kampanye gerakan hemat energi dimulai dari gedung pemerintah. Pelarangan tersebut akan dikeluarkan melalui peraturan menteri (permen) ESDM. Menurutnya, permen akan diterbitkan pada bulan Mei 2012.

Jero juga mengatakan, pemerintah akan mulai meresmikan program energi alternatif secara besar-besaran. Pada pekan depan, kata Jero, dia akan meresmikan pembangkit listrik bertenaga batu bara dan geotermal.

Sebelumnya, efektivitas program pembatasan BBM diragukan. Kuota BBM bersubsidi diperkirakan tetap akan jebol sehingga cadangan risiko fiskal akan tersedot untuk menutupinya. Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (Sekretaris KEN) Aviliani menyatakan, program pemerintah tersebut tidak akan signifikan menahan laju pembengkakan subsidi. Alasannya, jumlah kendaraan bermotor milik pemerintah relatif sedikit dibandingkan dengan kendaraan pribadi.

"Kapan lagi pemerintah akan beralih kalau tidak dimulai dari sekarang. Jika semua ditunda, akhirnya program kebijakan energi akan terlambat. KEN berharap mobil pribadi juga dibatasi. Jadi, menurut saya, akan ada banyak hal membahayakan karena banyak ketidakpastian yang ditimbulkan akibat kebijakan pemerintah ini," kata Aviliani.

Ketidakpastian yang dimaksud Avilaini antara lain berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN menjadi tidak bisa diprediksi karena konsumsi BBM bersubsidi hampir bisa dipastikan jebol dari kuota.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto menyatakan, dengan asumsi konsumsi BBM bersubsidi tumbuh 6-8 persen dari realisasi tahun lalu sebesar 41,69 juta kiloliter, tahun ini konsumsi BBM bersubsidi akan berada di antara 44 juta kiloliter-45 juta kiloliter. "Jikapun pembatasan BBM bersubsidi tidak dibatalkan, kuota BBM bersubsidi tetap akan jebol," ujarnya.

Realisasi konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bisa mencapai 45 juta kiloliter. Dengan penundaan pembatasan, sudah pasti kuota akan jebol lebih besar. Lima langkah penghematan BBM bersubsidi yang dikatakan pemerintah sebagai kebijakan baru dan diklaim sebagai pengganti pembatasan BBM bersubsidi kemungkinan hanya akan sedikit mengurangi konsumsi BBM bersubsidi, maksimal sekitar 150.000 kiloliter.