Kemacetan, Salah Satu Masalah Pariwisata di Bali

TUBAN, KOMPAS.com – Kemacetan dan lalu lintas Bali hanya satu dari enam masalah pariwisata di Bali. Berdasarkan penelitian dikeluarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerja sama dengan berbagai lembaga luar negeri di tahun 2011, ada enam masalah di bidang pariwisata yang dihadapi Bali.

“Setelah lalu lintas, masalah infrastruktur. Orang Bali merasa harus bersaing dengan turis dalam hal pemanfaatan infrastruktur,” ungkap Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf, I Gde Pitana, saat Konferensi Pembangunan Kepariwisataan Berkelanjutan, di Tuban, Bali, Kamis (13/9/2012).

Masalah lainnya adalah pelestarian sumber daya alam dan kelestarian budaya. Pitana mengungkapkan orang Bali mulai merasakan adanya masalah dalam hal pelestarian budaya.

“Kalau lihat dari luar, orang mengagumi Bali bahwa pariwisata menjaga budaya Bali. Tapi ini sangat bagus saat orang Bali merasa bahwa budaya Bali terancam kelestariannya,” tutur Pitana.

Selain itu, lanjut Pitana, masalah yang dihadapi dalam sektor pariwisata adalah ketersediaan air. Ia menuturkan pariwisata selalu disalahkan jika berhubungan dengan kekurangan air.

“Dari hotel bintang 3 sampai 5 di Bali, sekian juta meter kubik air itu hanya sekitar 2,8 persen dari penggunaan water supply di Bali,” jelas Pitana.

Sementara masalah keenam adalah tourism management atau manajemen pariwisata. Pitana mengatakan orang-orang sering mengatakan bahwa Bali selatan akan tenggelam, sedangkan Bali utara masih kosong.

Contohnya seperti Desa Pemuteran yang berada di Bali bagian barat. Dulunya desa tersebut merupakan daerah tandus dan masyarakatnya miskin. Namun, pariwisata bisa membuktikan bahwa pariwisata bisa merubah daerah tandus menjadi destinasi wisata yang mendunia.

“Dulu masyarakatnya penghancur terumbu karang, menjadi penanam terumbu karang. Mereka pengembon ikan menjadi pemelihara ikan,” lanjut Pitana.

Sayangnya, pembangunan di Bali selatan terlalu masif. Sebagai contoh, Pitana menuturkan bahwa ada rencana pembangunan hotel bujet dengan lahan hanya seluas 2.800 meter persegi untuk 300 kamar. “Konon katanya sudah mendapatkan izin,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Pakar Perencanaan Pariwisata, Myra P Gunawan. Ia menuturkan diperlukan sebuah sikap keikhlasan dari masing-masing kepala daerah untuk berkata bahwa daerahnya sudah penuh dan memberikan kesempatan daerah lain.

“Kabupaten perlu kesadaran untuk kelanjutannya sendiri, apakah saya mau terus tumbuh atau saya sustain (mempertahankan) yang sudah ada. Ini yang masih jarang ada, karena orang pastinya mau terus tumbuh. Yang kita lihat selalu ada batas untuk tumbuh, kita harus ingat saudara kita, tetangga kita,” tuturnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bali, Ida Bagus Kade Subhiksu menuturkan bahwa sebenarnya pemerintah provinsi telah mengeluarkan moratorium mengenai pembatasan hotel di Bali selatan. Sayangnya, moratorium ini seakan tak “didengar”.

“Selatan ini sudah sangat padat. Ada 100 hotel berbintang di Kabupaten Badung saja, belum di Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar,” ungkap Subhiksu.

Konferensi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dihadiri oleh pemangku kepentingan dari instansi pemerintah pusat dan daerah, asosiasi dan industri pariwisata, pengelola destinasi wisata, akademisi, dan LSM.

Dalam konferensi tercatat sejumlah pakar pariwisata yang merupakan perwakilan organisasi internasional World Tourism Organization (UNWTO) dan ILO, praktisi dan LSM pariwisata, hadir sebagai pembicara dalam konferensi yang berlangsung di Bali pada 13-14 September 2012 tersebut.