Labuan Bajo, Kota Pariwisata Tanpa Rumah Sakit

LABUAN BAJO, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kini menjadi magnet yang kuat dalam menyedot wisatawan, terutama dari mancanegara. Kota itu menjadi pintu gerbang menuju habitat asli reptilia purba komodo (Varanus komodoensis), yang juga menjadi ikon dan kebanggaan Manggarai Barat.

Berdasarkan catatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, tren kunjungan turis asing ke Labuan Bajo dari tahun 2009–2011 terus meningkat. Tahun 2009 sekitar 30.415 orang, tahun 2010 mencapai 41.707 orang, dan tahun 2011 bertambah menjadi 50.000 orang.

Kondisi demikian tentu saja menuntut konsekuensi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mampu memberikan pelayanan dan fasilitas pariwisata dengan standar internasional. Itu amat penting, selain menjaga citra positif, juga memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi wisatawan.

Ironisnya, hingga kini, Manggarai Barat belum mempunyai rumah sakit. Jangankan rumah sakit (RS) internasional, rumah sakit umum daerah pun belum ada. Pelayanan kesehatan di Labuan Bajo selama ini hanya dilayani di tingkat puskesmas.

”Ibu saya yang menderita tumor tahun 2008 harus dilarikan ke Denpasar. Saya waswas sekali waktu itu, syukur bisa ditangani dengan baik,” kata Serin (30), warga Labuan Bajo.

Dewi Anggraeni, warga Labuan Bajo yang lain, menambahkan, hanya penderita dari keluarga mampu yang bisa selamat. ”Paling tidak, pasien kalau mau dirujuk ke rumah sakit terdekat adalah ke Ruteng, Kabupaten Manggarai. Namun, itu membutuhkan waktu sekitar empat jam perjalanan darat, belum lagi biaya transportasinya mahal. Apalagi kalau dirujuk ke rumah sakit di Ende, biaya transportasinya sekitar Rp 1,5 juta. Waktu tempuhnya sekitar 12 jam. Ibu yang mau melahirkan bisa keburu mati di jalan,” ujar Dewi.

Bahkan, bagi penderita jantung, misalnya, harus dirujuk ke Bali atau Jawa. Itu pun jika si penderita sulit mendapatkan tiket penerbangan dari Labuan Bajo. Pasalnya, meski ada tiga maskapai yang melayani rute Labuan-Bajo-Denpasar atau Labuan Bajo-Kupang-Surabaya-Jakarta, kursi yang tersedia selalu terisi penuh. Apalagi, frekuensi penerbangan hanya satu kali untuk setiap maskapai. Kapasitas kursi setiap pesawat pun hanya sekitar 52 orang.

Wisatawan mengeluh

Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Komodo, Heru Rudiharto mengemukakan, dari pengalaman empat kasus gigitan komodo tahun 2009-2011, dua korban di antaranya harus diterbangkan ke Denpasar.

”Kalau kasus gigitan komodo kecil, masih bisa ditangani di Puskesmas Labuan Bajo. Namun, kalau kasus gigitannya sangat besar, harus dilarikan ke Denpasar. Sekitar tahun 2010, ada dua korban yang diterbangkan ke Denpasar karena luka yang diderita parah,” ujar Heru.

Chief Executive Officer Destination Management Organization (DMO) Flores Adi Soenarno berharap Pemkab Manggarai Barat menjelaskan, banyak wisatawan asing mengeluh dan mereka sebenarnya waswas kalau berkunjung ke Labuan Bajo karena tidak ada rumah sakit.

Dari karakteristik wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Manggarai Barat, yang didominasi wisatawan asal Australia, kebanyakan yang datang dari kalangan usia muda yang suka petualangan, dan disusul kalangan lanjut usia.

”Kelompok wisatawan ini banyak yang pikir-pikir dulu ke Labuan Bajo. Mereka takut kalau anaknya diare saja, tidak ada rumah sakit yang bisa dijadikan rujukan,” tutur Adi.

Pembangunan rumah sakit pemerintah di Labuan Bajo sudah dimulai tahun 2007 dengan pembiayaan dari APBD setempat. Akan tetapi, pembangunan itu mandek, selain kucuran dana APBD tersendat, juga adanya sejumlah kasus dugaan korupsi.

Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula mengaku sudah melobi pemerintah pusat sejak tahun 2010 untuk dibantu mempercepat penyelesaian pembangunan RSUD Komodo dengan biaya sekitar Rp 104 miliar. Namun, pinjaman dana dari pusat belum bisa diberikan saat itu karena terganjal masalah dalam laporan pertanggungjawaban pemkab. Penilaian dari BPK saat itu disclaimer. Baru tahun 2011, laporan pertanggungjawaban Pemkab Manggarai Barat terkategori wajar dengan pengecualian.

”PIP (Pusat Investasi Pemerintah) juga telah bersedia mengucurkan dana pinjaman untuk tahun 2013. Pembangunan sebuah rumah sakit memerlukan biaya besar, dan kami sangat membutuhkan bantuan pusat. Berat sekali kalau kami hanya mengandalkan APBD yang terbatas,” tutur Agustinus. Kita tunggu implementasinya. (Samuel Oktora)