Perahu Nelayan di Pantai Senggigi Akan Ditertibkan

"Tadi sudah digelar rapat koordinasi terpadu, dan akan dilakukan penertiban, setelah ditempuh upaya persuasif," kata Kepala Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Pemprov NTB, Ibnu Salim, di Mataram, Kamis (16/1/2014), usai rapat koordinasi terpadu di Kantor Gubernur NTB.

Ibnu mengatakan, dalam rapat koordinasi terpadu itu disepakati bahwa dinas teknis terkait di Pemerintah Kota Mataram, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, akan lebih dulu menempuh upaya persuasif hingga pemilik perahu nelayan itu mau memindahkan perahu-perahu tersebut dari kawasan pantai wisata Senggigi.

Tercatat lebih dari 100 unit perahu nelayan berlabuh di kawasan pantai wisata Senggigi. Sebagian merupakan milik nelayan asal Kabupaten Lombok Barat, sebagiannya lagi milik nelayan asal Kota Mataram.

"Jadi, Pemkot Mataram akan mengajak nelayannya untuk pindah dari kawasan pantai wisata itu, demikian pula Pemkab Lombok Barat. Kalau belum juga berhasil, tentu akan dilakukan penertiban secara terpadu," ujarnya.

Menurut Ibnu, ada dua lokasi kawasan pantai yang dapat dijadikan alternatif pemindahan perahu-perahu nelayan itu, yakni di areal milik Pemprov NTB di pantai Meninting, dan pantai Duduk, Kecamatan Batulayar.

Namun, di dua lokasi itu masih harus disiapkan gudang tempat penyimpanan mesin perahu motor, karena hal itu yang menjadi alasan para nelayan memilih berlabuh di kawasan pantai Senggigi sebab aman dari pencurian.

"Sekarang tinggal menunggu upaya atau komitmen Pemkot Mataram dan Pemkab Lombok Barat untuk memindahkan perahu-perahu nelayan itu dari kawasan wisata Senggigi. Kami siap membersihkan pantai itu dari perahu-perahu nelayan," ujarnya.

Ibnu mengaku rencana penertiban perahu-perahu nelayan itu, erat kaitannya dengan upaya penataan destinasi pariwisata unggulan, sesuai arahan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi.

KOMPAS.COM/I MADE ASDHIANA Perahu nelayan di Pantai Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (1/7/2013).

"Pak Gubernur sudah menginstruksikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk berkoordinasi dengan pihak terkait guna membentuk organisasi penjaga Pantai Senggigi," ujar mantan Kabag Humas dan Protokol Setda NTB itu.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB diminta untuk berkoordinasi dengan pimpinan Badan SAR Nasional (Basarnas) di NTB, dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, serta Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Dari hasil koordinasi itu, diharapkan terjadi komitmen bersama untuk membentuk organisasi penjaga Pantai Senggigi, salah satu obyek wisata pantai yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara maupun domestik.

"Dengan pantai yang bersih dan terbentuknya penjaga pantai, maka wisatawan makin betah berwisata di kawasan Senggigi, dan itu akan menarik arus kunjungan wisatawan di masa mendatang," ujar Ibnu.