PHRI Kaget Pemerintah Melarang PNS Rapat di Hotel

"Kami memohon pemerintah untuk meninjau lagi kebijakan itu," sambung Yanti.

Yanti menuturkan hotel merupakan agen pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Selain itu, dalam hal kontribusi pada negara, tahun 2012 hotel dan restoran menyumbang pajak bagi negara mencapai Rp 50 triliun.

"Itu terbesar kedua setelah migas. Tentu hotel kontribusinya juga cukup besar pada PAD. Oleh karena itu, kebijakan itu tentunya akan berpengaruh pada okupansi dan ruang rapat," katanya.

Senada dengan Yanti, Wakil Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengungkapkan bahwa kontribusi penggunaan ruang rapat bagi pendapatan hotel bisa mencapai 40-50 persen. Ia merasa ada kesan bahwa melakukan kegiatan di hotel itu pemborosan.

"Mohon diluruskan saja, takutnya misleading," katanya.

Yanti menambahkan bahwa pihak PHRI mendukung pemerintah dalam melakukan efisiensi, namun tetap memperhatikan bahwa banyak hotel dirancang untuk tujuan MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) yang salah satunya adalah berfungsi menyediakan ruang-ruang rapat.