"Ini dampak sesaat saja (sepinya hotel karena penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilakukan di kantor-kantor pemerintahan). Ke depan pasti akan normal lagi," ujarnya di kampus UGM, Rabu (10/12/2014).
Ia menyanggah bahwa imbauan tersebut tidak berpihak pada industri perhotelan. Menurut Yuddy, surat edaran tersebut hanya ingin mengembalikan fungsi penyelenggaraan pemerintahan pada proporsinya.
"Kantor-kantor pemerintah yang dibangun pakai uang rakyat melalui APBN itu bertujuan agar tugas-tugas pemerintah dilakukan di sana dengan sebaik-baiknya. Sementara hotel dibangun untuk mendukung sektor kepariwisataan," paparnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.