Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengelola Goa Pindul Diimbau Batasi Wisatawan

Kompas.com - 04/05/2015, 16:07 WIB
GUNUNG KIDUL, KOMPAS.com -Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengimbau pengelola Goa Pindul membatasi jumlah kunjungan wisatawan yang masuk ke goa, supaya tidak mengganggu ekosistem.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Gunung Kidul Saryanto di Gunung Kidul, Minggu (3/5/2015), mengakui Goa Pindul menjadi salah satu magnet wisatawan untuk berkunjung ke Gunung Kidul, sehingga setiap akhir pekan ataupun libur panjang selalu dipenuhi wisatawan,

"Memang Goa Pindul menjadi salah satu magnet bagi wisatawan," katanya.

Disinggung mengenai munculnya foto yang tersebar melalui media sosial dihebohkan dengan munculnya foto pintu masuk Goa Pindul yang penuh sesak dengan wisatawan, bahkan air sungai tidak nampak, dan sejumlah nitizen mengecam keadaan tersebut karena bisa mengganggu ekosistem di goa, Saryanto mengaku belum mengetahui.

Namun demikian, dia mengakui, pihaknya tidak bisa membatasi jumlah pengunjung yang memasuki Goa Pindul. "Belum tahu, tetapi itu jika itu benar dan dibiarkan akan mengganggu ekosistem di dalam goa," katanya.

Disbudpar menyerahkan pengaturan wisatawan kepada pokdarwis dan pengelola Goa Pindul. Menurut dia, seharusnya pengelola menyarankan wisatawan untuk berkunjung ke destinasi yang lain, yang ada di kawasan Goa Pindul, misalnya Goa Glatik, Goa Baru, dan rafting Sungai Oya. "Seharusnya pengelola menyarankan wisatawan ke destinasi lain, agar tidak menumpuk," kata dia.

KOMPAS/ANASTASIA JOICE Rangkaian ban menuju pintu masuk Goa Pindul.

Ketika dihubungi pada kesempatan terpisah, salah satu pengelola wisata Goa Pindul, Haris Purnawan, mengatakan pihaknya tidak bisa membatasi jumlah pengunjung yang masuk ke Goa Pindul. Salah satu penyebabnya, katanya, persaingan antar pengelola.

"Tidak bisa dibatasi karena pengelolanya tidak hanya satu," kata Haris.

Menurut dia, pemerintah yang seharusnya membatasi kunjungan, apalagi saat ini sudah ada penarikan retribusi oleh pemkab. "Seharusnya pemkab yang membatasi bukan kami," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com