Pengelolaan Obyek Wisata Indonesia Tumpang Tindih

"Misalnya di Danau Toba ada tujuh manajemen. Ada destinasi tunggal tapi multimanajemen. Bisa dibayangkan rumitnya. Regulasi (pengembangan pariwisata) tidak selesai-selesai," kata Arief dalam paparan Jumpa Pers Akhir Tahun Kementerian Pariwisata di Balairung Soesilo Soedarman Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (30/12/2015).

Ia menyebutkan contoh pengelolaan obyek wisata yang tumpang tindih seperti Candi Borobudur. Arief mengatakan jika empat pihak berminat untuk mengelola obyek wisata Candi Borobudur, Jawa Tengah.

"Kementerian Pariwisata mau, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mau, PT. Candi mau, pemerintah daerah juga mau. Belum UKM nya ada 4.000. Aturlah destinasi tunggal jadi manajemen tunggal," jelasnya.

Akibat dari tumpang tindih pengelolaan, Mantan Direktur Utama PT. Telkom ini pun membandingkan Candi Borobudur dengan Angkor Wat di Kamboja secara perolehan kunjungan wisatawan mancanegara.

Arief mengatakan Candi Borobudur hanya dikunjungi oleh sekitar 500.000 wisatawan mancanegara, sementara Angkor Wat sebanyak 2,5 juta wisatawan mancanegara karena dikelola hanya oleh pemerintah pusat.

Google Street View Pemandangan di Angkor Wat, Kamboja.

Oleh karena itu, Menpar mengusulkan untuk membentuk sebuah badan yang bertugas mengelola obyek wisata dengan nama "Badan Otorita Pengelolaan Pariwisata". Pada tahun 2016, Arief akan memfokuskan diri pada 10 destinasi wisata yang diprioritaskan untuk menarik kunjungan wisatawan.

"Nanti kita keluarkan Perpres untuk badan otoritas tersebut. Menpar gak bisa, pinjam tangan Pak Jokowi. Nanti Danau Toba yang pertama sebagai pilot project. Sembilan sisanya nanti tinggal menyontek saja," tutur dia.

Adapun 10 destinasi yang dimaksud Arief Yahya adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Wakatobi, Labuan Bajo dan Pulau Morotai.