Anggota DPRD NTT Sebut "Tour de Flores" Tak Beri Dampak untuk Masyarakat - Kompas.com

Anggota DPRD NTT Sebut "Tour de Flores" Tak Beri Dampak untuk Masyarakat

Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere
Kompas.com - 16/07/2017, 10:04 WIB
Pebalap-pebalap dari tim nasional Indonesia dan Prima Indonesia berlatih mengenal jalur di kawasan Pantai Wai Batalolong, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Rabu (18/5/2016). Sedikitnya seratus pebalap dari 16 negara yang tergabung dalam 20 tim akan mengikuti lomba balap sepeda Tour de Flores 2016 yang menempuh rute Larantuka (Flores Timur) menuju Labuan Bajo (Manggarai Barat) dengan jarak 661,5 kilometer.KOMPAS/IWAN SETIYAWAN Pebalap-pebalap dari tim nasional Indonesia dan Prima Indonesia berlatih mengenal jalur di kawasan Pantai Wai Batalolong, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Rabu (18/5/2016). Sedikitnya seratus pebalap dari 16 negara yang tergabung dalam 20 tim akan mengikuti lomba balap sepeda Tour de Flores 2016 yang menempuh rute Larantuka (Flores Timur) menuju Labuan Bajo (Manggarai Barat) dengan jarak 661,5 kilometer.

KUPANG, KOMPAS.com - Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Yohanes Rumat mengatakan kegiatan Tour de Flores (TdF) tidak memberi dampak langsung untuk masyarakat dan pariwisata di wilayah NTT.

Menurut Rumat, dampak dari dari TDF yang sudah berjalan tahun 2016 lalu dan yang sedang berlangsung tahun ini hanyalah gaung promosi. Sedangkan dampak langsungnya tidak ada, terutama berkaitan dengan devisa negara atau daerah.

Jika dilihat saat ini, lanjut Rumat, yang sangat disayangkan yakni anggaran APBD 1 dan 2 yang fantastis hanya digunakan untuk "membuang uang" seperti biaya panitia, sewa mobil, panitia sanggar, makan dan minum, juga bahan bakar minyak. Semuanya ,kata dia, ditanggung oleh pemerintah daerah.

"Biaya pesawat untuk para petualang sepeda dari Kupang ke Larantuka. Singkat kata, ini ibarat orang miskin dari daerah miskin, biayai orang kaya dari negara kaya," kata Rumat kepada KompasTravel, Sabtu (15/7/2017).

Hal Ini, kata Rumat, jelas bertentangan dengan teori pariwisata yang mestinya datangkan devisa atau rupiah. Sebaliknya, TdF dianggap malah bocorkan devisa atau APBD.

"Saya ambil contoh anggaran yang tidak rasional untuk TdF di Kabupaten Sikka yang diumumkan secara terbuka. Merek sewa mobil sebanyak 106 unit, kapal laut satu unit untuk mobilitas peserta dan panitia. Pengadaan bahan bakar minyak, padahal sudah sewa mobil. Selanjutnya sewa jasa penari dan beli lagi baju penari. Ini semua untuk apa? "tegas Rumat.

Pemerintah NTT, kata Rumat, harusnya memberdayakan pelaku pariwisata yang ada di NTT seperti Asita, PHRI dan HPI. Salah satunya saat ini yang sedang dilakukan oleh Asita NTT adalah kegiatan Komodo Travel Mart 2017 dengan tujuan mencari pasar baru wisatawan domestik dan mancanegara, dengan cara mempertemukan para penjual dan para pembeli paket wisata.

Komodo Travel Mart akan mengemas produk-produk wisata berupa obyek wisata alam, budaya, obyek buatan manusia, produk kamar hotel dan restoran, produk transportasi laut, juga transportasi udara dan darat.

Selanjutnya produk guide bahasa Indonesia, Inggris, Perancis, Jerman, produk studi banding dan penelitian, produk tur kapal pesiar untuk full day tour dan half day tour, produk spesial seperti Semana Santa Larantuka, produk Pasola di Sumba dan produk penangkapan ikan paus di Lembata.

"Di sini dituntut pemerintah ikut partisipasi untuk membiayai atau memfasilitasi para pelaku, bukan pemerintah yang datang ke sana. Jadi yang diundang ke NTT itu adalah pelaku penjual dan pembeli paket wisata," sebutnya.

PenulisKontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere
EditorSri Anindiati Nursastri
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM