Ekowisata Berbasis Masyarakat Akan Disinergikan Lintas Kementerian

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Wiratno, mengatakan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat akan disinergikan lintas kementerian.

KLHK akan bersinergi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Dalam Negeri; dan Kementerian Pariwisata.

"Dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, itu kita ingin program dana desa itu bisa disinergikan mendukung kegiatan interaksi desa dengan kawasan konservasi. Kan sekarang belum ya," kata Wiratno.

Hal itu diungkapkannya saat ditemui di sela-sela acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang KSDAE di Jakarta, Rabu (27/9/2017).

BACA: KLHK Dorong Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat

Untuk Kementerian Dalam Negeri, ia menyebutkan sinergi dilakukan untuk mendukung pengelolaan status desa dan batas desa yang banyak bermasalah. Wiratno juga mengatakan permasalahan komunikasi juga akan dikoordinasikan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Dengan Kemenkoinfo nanti kita ingin kerjasama bagaimana jaringan komunikasi di kawasan desa-desa sekitar kawasan konservasi yang bisa mempercepat komunikasi, kerjasama dan pelaporan bila terjadi praktek ilegal, perburuan satwa karena tempatnya terpencil dan mempermudah komunikasi," jelasnya.

Sementara itu, dengan Kementerian Pariwisata, Wiratno mengatakan akan bekerjasama terkait penetapan pengembangan ekowisata. Ia menyebut akan berkoordinasi tentang penyelesaian masalah-masalah sampah dan vandalisme akibat pariwisata massal.

"Kami punya program dengan Kementerian Pariwisata. Kami juga ingin mempertanyakan dan memprioritaskan masyarakat dapat apa. Tetap itu posisi (ekowisata berbasis) masyarakat dan pembangunan itu buat masyarakat. Saya kira tahun 2018 itu ingin contoh di mana desa yang bisa dikembangkan. Saya tak hanya ingin MOU tapi betul-betul praktek dan melakukan, jadi berdasarkan base pengetahuan," ujarnya.

KLHK mendorong Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi dengan pelibatan kurang lebih 5.680 desa yang berada di pinggir atau di dalam kawasan konservasi. Masyarakat diposisikan sebagai subyek atau pelaku utama dalam berbagai model pengelolaan kawasan, pengembangan daerah penyangga melalui ekowisata, penjagaan kawasan, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), jasa lingkungan, patroli kawasan, restoran kawasan, pengendalian kebakaran, budidaya, dan penangkaran satwa.