Paspor Indonesia Kalah Saing dengan Malaysia, Ini Kata Ditjen Imigrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum lama ini salah satu lembaga konsultan global, Passport Index merilis kembali daftar negara dengan pengaruh paspor "terkuat" sekaligus negara yang bisa bebas bepergian ke negara lain tanpa visa.

Konsultan global yang berbasis di Kanada ini menobatkan Singapura di posisi teratas, setelah mengungguli Jerman dengan paspor yang paling berpengaruh sekaligus bebas visa terbanyak, yaitu bisa datang ke 159 negara tanpa harus repot mengurus visa.

(Baca juga : Negara dengan Paspor Terkuat di Dunia, Singapura Saingi Jerman)

Singapura memang jauh meninggalkan beberapa negara ASEAN lainnya, tetapi tidak untuk Malaysia.  Negeri tetangga ini ada di posisi enam bersama Amerika, Republik Irlandia, dan Kanada, dengan jumlah negara yang bisa disinggahi tanpa visa sebanyak 154 negara. 

Indonesia berada pada peringkat 64, bersama Afrika, Zambia, Tunisia, dan Cape Verde. Ada 63 negara yang membebaskan visa (termasuk visa dinas dan diplomatik) bagi Warga Negara Indonesia.

(Baca juga : Apa Kendala Indonesia untuk Dapat Lebih Banyak Bebas Visa?)

Terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia memberikan penjelasan kepada KompasTravel, mengenai dokumen keimigrasian Indonesia dan berbagai negara tersebut.

"Pertama, yang me-rangking paspor, itu bukan lembaga resmi internasional, dia tidak punya akreditasi untuk melakukan penilaian kekuatan. Karena di dunia tidak ada organisasi internasional resmi yang diberikan wewenang menilai kredibilitas suatu paspor," ujar Agung Sampurno, Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi kepada KompasTravel saat dikonfirmasi lewat telepon, Kamis (26/10/2017).

KOMPAS.COM/Alek Kurniawan Bukan hanya orang dewasa, paspor juga dibutuhkan untuk anak-anak sebagai identitas mereka ketika melakukan perjalanan ke luar negeri.

Standar paspor sendiri memang telah ditetapkan oleh lembaga resmi yang disepakati dunia, yaitu International Civil Aviation Organization (ICAO). Standar yang dibuat meliputi tiga besar, ialah standardisasi produksi (bahan), fitur keamanan, dan pemakaiannya. Lembaga ini tidak berwenang melakukan penilaian.

"Rangking kekuatan tadi dalam terminologi imigrasi tidak relevan, karena paspor tidak bisa dinilai seperti itu. Tapi bisa diukur dari tiga proses tadi benar apa enggak berjalan dengan baik. Jika tidak standar akan berkurang kredibilitasnya," kata Agung.

Ia mencontohkan paspor Suriah atau negara konflik lainnya, yang diragukan kredibilitasnya, karena diproduksi di negara konflik yang kurang terjamin keamanannya. Sedangkan Indonesia meskipun negara aman, masih adanya jual beli paspor di kalangan TKI ilegal, sehingga menurunkan kredibilitas. 

"Artinya bisa jadi paspor Singapura itu termasuk yang paling aman dan dipercaya, pertama karena budayanya orang Singapura tadi disiplin, rapi, apik alias tidak jorok menggunakan paspor. Di luar dokumen dilihat juga dari perawakan orangnya," ujarnya.

Kompas.com/Silvita Agmasari Japan Visa Application Centre di Jakarta.

Sedangkan untuk visa, menurut Agung, mutlak menjadi salah salah satu alat politik hukum suatu negara terkait dengan orang asing yang boleh masuk. 

Politik kepentingan suatu negara tercermin dari jumlah bebas visa yang dia berikan pada negara lain. Semakin banyak jumlah bebas visa yang diberikan maka politik keimigrasiannya cenderung terbuka, dan sebaliknya.

Shutterstock Ilustrasi visa Jepang.

"Kalau beberapa negara yang kini memberikan bebas visa ke Indonesia, saya kurang begitu hafal, harus ditanya dulu kondisi terkininya. Karena negara di dunia kan dinamis setiap hari. Ada yang buka di visa tujuan wisata, tapi juga seketika ada yang nutup di visa diplomatik atau dinas," katanya.