JAKARTA, KOMPAS.com - Menyambut tahun politik, ada kekhawatiran pemilihan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan domestik maupun internasional. Namun, bukan tidak mungkin Indonesia jadi wisata pemilu.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Percepatan 10 Destinasi Prioritas Kementerian Pariwisata, Hiramsyah S. Thaib, saat Forum Diskusi MarkPlus Center for Tourism & Hospitality di 88 Kasablanka, Jakarta Rabu (17/1/2018).
"Ada kekhawatiran dengan tahun politik. Namun pengalaman kita kemarin menangani Gunung Agung, crisis center Kemenpar dinilai sangat efektif untuk mengisolasi masalah supaya tidak melebar kemana-mana, dan lebih efektif ditanganinya," ujar Hiramsyah.
Menurutnya, crisis center tetap berperan penting di tahun politik 2018-2019 nanti. Terutama keberadaannya di 10 destinasi prioritas Kementerian Pariwisata, dan daerah yang mengadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Crisis Centre tetap akan berjalan untuk mengantisipasi tahun pemilu ini. Terutama di 10 destinasi prioritas, dan yang ada pilkadanya," pungkasnya.
Jika pilkada berjalan dengan aman dan bisa memberikan contoh demokrasi yang baik pada dunia internasional, menurutnya bukan tidak mungkin Indonesia jadi destinasi wisata pemilu.
"Bukan tidak mungkin lho (Indonesia) jadi wisata pemilu atau demokrasi. Orang dateng ke sini untuk lihat pesta demokrasinya bisa berjalan dengan baik," tuturnya pada KompasTravel.
Menurutnya status Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ke tiga di dunia, mendukung akan hal tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.