KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, penyelamatan pramuwisata atau pemandu wisata di Bali akan menjadi prioritas.
Berdasarkan keterangan pers yang Kompas.com terima, Kamis (25/2/2021), hal tersebut dilakukan agar mereka bisa bangkit dan pulih kembali.
"Saya baru saja menyelesaikan rapat kolaborasi dengan Ketua, Sekretaris dan anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) DPD Bali. Kami memetakan beberapa permasalahan dan potensi solusinya," kata dia, Kamis.
Baca juga: Sandiaga Diminta Tidak Hanya Ngantor di Bali jika Ingin Pulihkan Pariwisata
Adapun, pertemuan itu dihadiri Ketua HPI DPD Bali I Nyoman Nuarte, Sekretaris HPI DPD Bali I Komang Puji, dan anggota Putra Yase.
Mereka menyatakan bahwa saat ini merupakan saat terberat bagi pramuwisata. Kondisi para pramuwisata di Bali pun dibagi dalam beberapa kualifikasi.
Kualifikasi menengah ke atas adalah mereka yang bertahan dengan menghabiskan tabungannya selama satu tahun terakhir atau Mantab (Makan Tabungan).
Sementara itu, kualifikasi menengah adalah mereka yang berada dalam fase Mindset atau makan jual hasil aset.
Selanjutnya, pramuwisata yang berada pada kualifikasi terbawah sudah pulang ke kampung halamannya dan beralih profesi menjadi buruh, nelayan, petani, dan profesi lainnya.
Dapat dikatakan bahwa mereka yang berada dalam kualifikasi paling rendah hampir tidak ada kegiatan pramuwisata sama sekali.
Harapan para pramuwisata
Sandiaga pun menjelaskan harapan para pramuwisata kepada pemerintah agar bisa menghadapi masa sulit seperti sekarang ini.
"Dari 7.000 anggota yang lapangan kerjanya sirna, para pramuwisata berharap mereka yang memiliki 11 divisi bahasa ini diberikan langkah khusus penyelamatan oleh pemerintah," ujar Sandiaga.
Dia melanjutkan bahwa para pramuwisata tersebut berharap agar bisa berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam pertemuan tersebut, para pramuwisata juga berharap agar mereka mendapatkan prioritas vaksinasi Covid-19.
Sebab, mereka bertugas sebagai garis depan yang menceritakan tentang budaya dan pariwisata Bali.
Baca juga: PHRI Kritik Kebijakan Pemerintah, Anggap Hanya Bagus Secara Desain
Selain bantuan sosial, mereka ingin diberdayakan dengan konten-konten dan perubahan dari segi legalitas peraturan daerah yang mungkin membuat mereka lebih berdaya.