Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PHRI Jogja Sambut Baik Rencana Pemerintah Adakan Work From Jogja

Kompas.com - 08/06/2021, 22:45 WIB
Desy Kristi Yanti,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yogyakarta, Deddy Pranowo Ernowo mengatakan, pihaknya menyambut baik soal rencana pemerintah yang akan mengadakan program Work From Jogja.

Deddy menambahkan, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk membangkitkan membangkitkan pariwisata serta okupansi hotel di Yogyakarta.

Baca juga: Sandiaga: Kami Tengah Siapkan Work From Jogja

"Kami BPD PHRI DIY sangat menunggu kebijakan itu dan berharap bukan hanya wacana saja tapi segera direalisasikan. Karena hal itu akan membangkitkan pariwisata juga okupansi hotel di Jogja," ujar Deddy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/6/2021).

Seperti diberitakan Kompas.com sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan bahwa setelah program Work From Bali (WFB), kemungkinan akan diadakan Work From Jogja.

Baca juga: Perpanjangan Sanksi Putar Balik Mudik, Okupansi Hotel di Yogya Anjlok

“Saat ini kami tengah menyiapkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menjadi destinasi wisata bagi para pekerja,” kata Sandiaga saat melakukan Weekly Press Briefing pada Senin (7/5/2021) di Gedung Sapta Pesona, Jakarta.

Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan dinas pariwisata dari masing-masing kota dan kabupaten hingga provinsi di DIY untuk menyiapkan berbagai kebijakan terkait Work From Jogja.

Tempat ngopi di Jogja - Kedai kopi bernama Watu Langit Jogja Coffee di Yogyakarta.dok. Facebook Watu Langit Jogja Coffee Tempat ngopi di Jogja - Kedai kopi bernama Watu Langit Jogja Coffee di Yogyakarta.

Terkait hal itu, lebih lanjut Deddy menjelaskan bahwa pihaknya sudah siap untuk menyambut rencana Work From Jogja.

Persiapan mereka dimulai dari infrastruktur, protokol kesehatan hingga sumber daya manusia, serta staf pekerja yang sudah mumpuni.

Baca juga: 4 Tips Terhindar dari Parkir Mahal dan Ilegal di Kota Yogyakarta

Ia menyampaikan, dari segi kesehatan, PHRI Jogja sudah melaksanakan tiga hal yakni, verifikasi protokol kesehatan oleh pemerintah daerah Yogyakarta, sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan vaksinasi bagi para pekerja di hotel, restoran, hingga anggota PHRI.

"Sebagian besar anggota PHRI sudah menerima vaksinasi sebanyak dua kali," ucap Deddy.

Baca juga: 5 Wisata Instagramable di Yogyakarta, Pas untuk Pencinta Selfie

Tidak hanya itu, menurutnya dari segi infrastruktur, Yogyakarta sudah memiliki berbagai fasilitas lengkap, salah satunya jaringan internet yang mendukung.

"Infrastruktur kita dari ruang rapat tertutup dan terbuka juga sudah banyak pilihan, protokol kesehatan di hotel juga berjalan dengan baik. Restoran dan objek wisata pun dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang lengkap," lanjutnya.

Foto dirilis Rabu (22/7/2020), memperlihatkan wisatawan mengunjungi kompleks Taman Wisata Candi Keraton Ratu Boko di Prambanan, Sleman, DI Yogyakarta. Pihak pengelola dan penyedia jasa wisata di Yogyakarta mencoba kembali bangkit dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat dan melakukan simulasi untuk membiasakan tatanan era adaptasi kebiasaan baru.ANTARA FOTO/HENDRA NURDIYANSYAH Foto dirilis Rabu (22/7/2020), memperlihatkan wisatawan mengunjungi kompleks Taman Wisata Candi Keraton Ratu Boko di Prambanan, Sleman, DI Yogyakarta. Pihak pengelola dan penyedia jasa wisata di Yogyakarta mencoba kembali bangkit dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat dan melakukan simulasi untuk membiasakan tatanan era adaptasi kebiasaan baru.

Sementara, saat ditanya daerah yang tepat untuk menjadi pusat berjalannya kebijakan Work From Jogja, Deddy mengatakan bahwa Kota Yogyakarta sendiri bisa menjadi pusatnya. Hal itu lantaran 80 persen masyarakat di kota tersebut sudah divaksinasi.

Ia berharap kegiatan Work From Jogja bisa segera terlaksana agar sektor pariwisata bisa bergeliat kembali. 

Baca juga: Dinas Pariwisata DIY Dorong Program Work From Desa Wisata

"Masukan kita, jangan lagi ada kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dan mendadak, karena itu akan memperburuk kondisi kita," ucap Deddy.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com