Sertifikasi CHSE Belum Jadi Pertimbangan untuk Buka Kembali Pariwisata saat PPKM Berkepanjangan

KOMPAS.com – Salah satu tempat umum telah dibuka kembali belakangan ini adalah mal dengan kapasitas yang masih dibatasi. Selanjutnya, usaha pariwisata lainnya akan dibuka secara bertahap.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Rizki Handayani Musatafa pun menanggapi hal tersebut.

“Kami rapat kemarin dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika soal pariwisata. Mal sudah dibuka, bagaimana dengan yang lain termasuk MICE? Isunya memang ternyata sepertinya ada komunikasi yang belum jalan di antara pemerintah,” kata dia.

Baca juga: 1.871 Usaha Pariwisata di Bali Sudah Dapat Sertifikat CHSE

Pernyataan itu Rizki sampaikan dalam webinar bertajuk “Kesiapan Tempat Wisata, Horeka, dan Event Pada Pengunjung Tervaksin di Jakarta dan Sekitarnya” pada Kamis (19/8/2021).

Belum ditentukan oleh sertifikasi CHSE

Dia melanjutkan, sertifikasi CHSE belum dilihat sebagai salah satu faktor penentu terkait pembukaan kembali usaha pariwisata.

“Semalam sepakat dan sekarang sudah dibuat grup. Nanti CHSE menjadi salah satu bagian yang menjadi pertimbangan,” ujarnya.

SHUTTERSTOCK/raditya Ilustrasi Pangandaran - Pantai Pangandaran (SHUTTERSTOCK/raditya).

Adapun, sertifikasi CHSE merupakan sertifikasi protokol kesehatan dari Kemenparekraf yang diberikan kepada beragam jenis usaha dalam industri pariwisata Indonesia.

Usaha pariwisata yang sudah memiliki sertifikat CHSE telah menerapkan protokol kesehatan sesuai standar.

Di Jawa Barat (Jabar) sendiri, menurut data dari Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jabar Deddy Taufik yang turut hadir dalam webinar, sebanyak 798 usaha pariwisata telah memiliki sertifikat CHSE.

Baca juga: 85 Persen Hotel di Kabupaten Bogor sudah Tersertifikasi CHSE

“Kami sampaikan CHSE yang menyusun bukan pemerintah saja, tapi terlibat juga dari MICE, lapangan golf, semua usaha ini terlibat dari awal,” jelas Rizki.

Ia melanjutkan, pembukaan tempat wisata memang bukan kewenangan pihaknya. Namun, pihaknya tetap memberi masukan, berjuang, dan menyamakan pemikiran dengan pelaku industri pariwisata.

"Kalau industri benar-benar mati, pariwisata memang hancur, maka Kemenparekraf tidak dibutuhkan lagi. Kita berjuang sama teman-teman,” tutur dia.