"Sasi Nggama" Menjaga Kaimana

Perairan laut Kabupaten Kaimana, Papua Barat, seluas 597.747 hektar adalah kawasan yang dilindungi. Di situ terdapat Teluk Triton yang disebut-sebut sebagai surga bawah laut karena keindahan bentang alam pulau-pulau karst dan keragaman spesies penghuninya.

Di kawasan itu terdapat 959 jenis ikan karang, 471 jenis karang, dan 28 spesies udang mantis. Karena kekayaan spesies, berdasarkan riset Conservation International (CI) Indonesia, kawasan konservasi ini merupakan penyumbang biomassa terbesar di Asia Tenggara, yaitu 228 ton per kilometer persegi.

”Potensi alam bawah lautnya sungguh luar biasa. Lebih indah dari Raja Ampat. Yang unik, spesies endemisnya sangat banyak, tetapi banyak yang belum teridentifikasi. Banyak peneliti menemukan spesies-spesies baru di sini,” ujar Thamrin Lamuasa, Manajer Senior CI Indonesia Kaimana.

Dalam lima tahun terakhir, misalnya, ditemukan 16 spesies baru ikan karang. Mayoritas penemuan dilakukan penyelam atau peneliti asing. Tim CI bersama Universitas Papua terkejut ketika pertama kali melakukan survei pada 2006.

Mereka menemukan 14 spesies ikan karang dan dua spesies hiu berjalan (Epaulette dan Hemiscyllium henryii) yang belum pernah ditemukan. Di Tanjung Papisoi di Kaimana dijumpai 330 spesies ikan sekaligus pada satu lokasi. Ini memecahkan rekor dunia yang dibukukan peneliti Gerald Allen saat mengeksplorasi Raja Ampat, Papua.

Menurut Thamrin, selain konservasi terpadu, kelestarian alam bawah laut Kaimana juga tidak terlepas dari kesadaran masyarakat menjaga laut. Di Kaimana, tradisi sasi nggama dilakukan turun-temurun oleh warga Papua pesisir. Ini adalah larangan mengeksploitasi hewan laut seperti teripang, lola (sejenis kerang laut), dan batulaga.

Kearifan lokal sasi

Kearifan lokal yang merupakan akulturasi budaya warga Papua dengan masyarakat Maluku (Ternate) pendatang ini sekaligus menjaga masyarakat dari ancaman kelaparan.

Dalam tradisi sasi nggama, warga dilarang mengambil lola, teripang, dan batulaga selama 11 bulan dalam setahun. Hanya pada masa tertentu, umumnya musim angin barat antara Maret dan Mei, warga boleh memanen hewan-hewan laut bernilai komersial tinggi itu. Buka sasi (larangan) dilakukan selama dua minggu penuh. Yang boleh diambil hanya hewan berukuran besar atau ukuran tertentu untuk memberi kesempatan pada hewan itu berkembang biak.

”Sebelum buka sasi, kami melakukan upacara adat. Sesajen berupa sirih pinang dan lola atau batulaga ditaruh di piring, lalu ditumpahkan ke laut sebagai simbol membayar ke alam. Ini dilakukan ketua adat atau raja. Selama buka sasi, saya bisa mendapat hingga 2 kuintal lola atau teripang. Hasilnya bisa Rp 5 juta- Rp 6 juta,” ujar Mahmud (23), warga Pulau Namatota, Kaimana.

Membayar denda

Pengawasan sasi umumnya dilakukan istri ketua suku atau raja. Pelanggaran atas larangan itu diibaratkan membuka pakaian istri raja atau ketua suku.

”Jika melanggar (sasi), yang bersangkutan harus membayar denda. Zaman dahulu, piring dan perhiasan yang mahal. Sekarang diganti uang dengan nilai tertentu. Sanksi terberat sebetulnya adalah pengucilan dan teguran dari alam,” ujar Salim Ombaier (49), tokoh warga yang juga keturunan Raja Namatota.

Tradisi konservasi ini didukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Kaimana lewat Peraturan Bupati Nomor 4/2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Kebijakan ini disempurnakan dengan pengaturan zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), pembahasannya melibatkan perwakilan suku di Kaimana, pemda, dan CI Indonesia. Perwakilan suku di Kaimana (setidaknya 8 suku) mendeklarasikan komitmen melakukan konservasi itu.

”KKPD merupakan zonasi-zonasi dalam KKLD. Ada zonasi merah seperti Teluk Triton yang merupakan zona inti dan tidak boleh diganggu karena merupakan tempat ikan bertelur. Ini merupakan zona tabungan untuk ketahanan pangan. Lalu, ada zona kuning atau kawasan sasi. Ketiga, zona hijau yang bisa dimanfaatkan,” ungkap Thamrin.

CI Indonesia juga memotori terbentuknya kelompok-kelompok satuan tugas penjaga kawasan konservasi. Penjagaan wilayah ditingkatkan dan melibatkan masyarakat adat. Penjagaan ini untuk mencegah masuknya orang luar yang kerap menangkap ikan dengan cara merusak, misalnya memakai peledak atau bom ikan.

Susan Herawati, dari LSM Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), menilai, sejak abad ke-16, beberapa masyarakat adat di wilayah pesisir telah memberi contoh dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, seperti sasi.

”Ini tidak memerlukan dana utang dari luar. Bandingkan dengan program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (Coremap II) yang dananya Rp 1,3 triliun yang didapat dari utang luar negeri,” ujar Susan dalam keterangan tertulis.

Sudah sepantasnya kearifan lokal seperti sasi nggama di Kaimana terus dipertahankan, bahkan jika perlu dijadikan teladan. (Yulvianus Harjono)