Mendambakan Pusat Kuliner Halal di Kota Bogor

KEBERADAAN lebih dari 10.000 pedagang kaki lima atau pengasong di Kota Bogor jelas menjadi pekerjaan luar biasa berat bagi rezim Bima Arya Sugiarto-Usmar Hariman. Satu pengasong mungkin perlu ruang seluas 25 meter per segi untuk berusaha secara optimal. Diperlukan minimal 25 hektar untuk menampung dan menata semua PKL.

Namun, apakah memang jumlah PKL di Kota Bogor sekitar 10.000? Bima yang mulai menjabat Wali Kota Bogor lima bulan lalu sedikit sangsi. Pasalnya, jumlah PKL bisa berubah drastis. Misalnya, saat Ramadhan dan Idul Fitri, jumlah PKL bisa melonjak dan membuat Kota Bogor seluas 11.850 hektar terasa sesak dan macet.

Mungkin sudah jadi tabiat PKL suka menyerobot prasarana umum (jalan, trotoar, saluran air), susah diatur dan ditata, serta bikin lalu lintas semrawut dan macet.

Rezim Bima-Usmar yang dilantik pada 7 April 2014 mendapat warisan lumayan soal PKL. Ada modal cukup baik, yakni terdapat 14 lokasi binaan yang cuma mampu menampung tidak sampai 2.000 PKL. Artinya, masih ada minimal 8.000 PKL yang harus ditata. Lagi pula, penataan PKL menjadi satu dari lima program prioritas.

Sejumlah terobosan sudah dilakukan. Bima-Usmar menertibkan Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Mayor Oking, Jalan Roda, dan Jalan MA Salmun dari PKL. Mereka juga mendirikan Pasar Devris untuk PKL makanan-minuman di Jalan Veteran.

Kawasan di Jalan Veteran cukup dikenal sebagai sentra PKL penjual doclang, kupat tahu, pesor, bubur ayam, ayam goreng, sate ayam, atau nasi goreng. Masalahnya, PKL enggan masuk ke Pasar Devris. Akibatnya, trotoar dan badan Jalan Veteran tetap ”terokupasi” karena diserobot oleh PKL dan parkir pengunjung.

Ibarat pencet balon

Lalu lintas macet pun mengundang gerundelan pemakai jalan. Penertiban kawasan dari PKL, kata Bima, seperti memencet balon. Ditekan di satu sisi, sisi lain menggelembung. PKL di Jalan MA Salmun ditertibkan, PKL pindah dan menyesaki jalan-jalan lainnya.

Artinya, penertiban tanpa dibarengi dengan ketersediaan tempat penampungan akan menjadi strategi gagal. Di sisi lain, pemerintah tidak cukup mampu dengan anggaran sendiri membangun semua lokasi penampungan.

Bank Syariah Mandiri

Mungkin ini yang menjadi salah satu dasar Pemerintah Kota Bogor mau diajak kerja sama dengan Bank Syariah Mandiri. Dua pihak sepakat menandatangani nota kesepahaman (MOU) di Balai Kota Bogor, Selasa (9/9/2014). MOU berisikan kerja sama pemanfaatan fasilitas layanan perbankan untuk pegawai negeri sipil dan masyarakat umum.

Salah satu mimpi yang ingin diwujudkan ialah kerja sama membangun pusat kuliner halal. Pemerintah bertugas menyediakan lahan dan menentukan pedagang. Perbankan bertugas membiayai pembangunan, menyalurkan modal bagi pedagang, memperkuat sistem pengelolaan agar kuliner yang dijajakan berkualitas prima, higienis, halal, dan berharga jual rasional atau tidak kemahalan.

Bima mengatakan, sebagian dari sisa anggaran 2013 yang Rp 292 miliar akan disimpan di BSM. Dana yang disebut silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) itu bisa disalurkan untuk pembiayaan program, misalnya untuk penataan dan pemindahan PKL.

Menurut Bima, pembangunan pusat kuliner halal diperlukan sebagai salah satu strategi menata PKL. Di Kota Bogor ada sejumlah lokasi yang muncul atau berubah menjadi sentra kuliner, misalnya di sepanjang Jalan Achmad Sobana (Jalan Bangbarung Raya). Dulu, kawasan ini adalah deretan rumah atau kanto. Kini, deretan bangunan di situ berubah fungsi menjadi toko, warung, kedai, kafe, dan restoran.

Menurut Bima, bisa saja pusat kuliner halal dibangun di Bangbarung. Di Bangbarung juga ada satu lokasi binaan untuk PKL. ”Bisa dibangun di lahan baru atau mengoptimalkan lokasi binaan,” katanya.