Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Asita NTB: Kurang, Komitmen Pemda terhadap Pariwisata

Kompas.com - 21/05/2015, 14:30 WIB
MATARAM, KOMPAS.com - DPD Asita Nusa Tenggara Barat menilai komitmen dan keberpihakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terhadap pariwisata di daerah itu masih rendah sehingga terkesan jauh dari harapan.

"Kita lihat saja dari dukungan yang diberikan pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota. Padahal, setiap tahun PAD mereka dari sektor pariwisata selalu meningkat. Peningkatan ini tidak terlepas dari peran biro perjalanan," kata Ketua DPD Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) NTB, Dewantoro Umbu Joka di Mataram, Selasa (19/5/2015).

Menurut dia, pesatnya perkembangan pariwisata NTB saat ini tidak terlepas dari kontribusi yang diberikan asosiasi pariwisata. Namun, meski begitu, dukungan yang diberikan pemerintah masih kecil.

"Apa yang kami katakan ini bukan berarti menganggap selama ini pemerintah tidak berperan. Tetapi kami melihat masih kurang, begitu juga dengan komitmen mereka terhadap pengembangan pariwisata masih rendah," ujarnya.

Dia menyebutkan, di NTB jumlah anggota DPD Asita sudah mencapai 150 travel agent. Jika satu kali kegiatan table top dengan mengundang para buyer dan seller dari berbagai negara dan seluruh Indonesia, nilai transaksi yang diperoleh bisa mencapai Rp 750 miliar bahkan hingga Rp 1 triliun.

"Itu jika dirata-ratakan biaya yang dihabiskan wisatawan mencapai Rp 5 juta, termasuk biaya hotel, transportasi, dan lainnya," ujarnya.

BARRY KUSUMA Pulau Satonda di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Sekretaris DPD Asita NTB, H Lalu Akram Wirahady menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan melupakan peran para travel agent dalam membangun pariwisata NTB.

"Anggota Asita ini bekerja tanpa mengharapkan sesuatu. Jangan diberi, justru mereka yang membantu pemerintah. Seolah-olah pemerintah ini seperti penyelamat, padahal seluruh hasil dari PAD mereka dapat dari pariwisata," katanya.

Akram mengatakan, selama ini ada kesan komunikasi para pelaku wisata dan pemerintah tidak satu suara. Bahkan, cenderung berjalan sendiri-sendiri, terutama pemerintah kabupaten/kota.

"Inilah ke depan yang kita ingin sinergikan, sehingga tidak ada lagi kesan pariwisata NTB berjalan sendiri-sendiri," tambah Akram.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com