Isu Ditutup, KLHK Sebut Wisatawan Tetap Bisa Liburan ke Taman Nasional Komodo

"Masih bisa (dikunjungi wisatawan). Banyak wisatawan mancanegara yang sudah dua atau tiga bulan yang lalu mendaftar akan berkunjung melalui travel agent," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, Djati Witjaksono dalam keterangan tertulis, Kamis (24/1).

Dalam siaran pers KLHK, Djati menjelaskan penutupan suatu taman nasional dimungkinkan dengan pertimbangan ilmiah atau atas kondisi khusus, misalnya terjadi erupsi gunung berapi, kondisi cuaca ekstrim, kerusakan habitat atau gangguan terhadap satwa liar yang dilindungi akibat dari aktivitas pengunjung, bencana alam; dan mewabahnya hama dan penyakit.

Ia mencontohkan penutupan kawasan seperti Taman Nasional Gunung Rinjani, Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

"Penutupan kawasan taman nasional menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ujarnya.

Sebelumnya, Victor berencana menutup Taman Nasional Komodo dengan alasan revitalisasi kawasan. Pemerintah Provinsi NTT akan memperbaiki ketersediaan makanan untuk komodo, menata taman bunga di wilayah taman.

Djati menyebut wacana penutupan sementara TN Komodo yang bertujuan untuk melakukan perbaikan tata kelola khususnya untuk mendukung tujuan konservasi, perlu segera dibahas secara lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Adapun pihak-pihak yang terkait yaitu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

Kepala Biro Humas Kementerian Pariwisata, Guntur Sakti mengatakan akan menunggu inisiasi pembahasan rencana penutupan Taman Nasional Komodo dari KLHK. Menurutnya, rencana penutupan Taman Nasional Komodo dari kunjungan wisatawan adalah wewenang KLHK.

"Ini kan masih wacana, KLHK akan menginisiasi untuk memformula regulasinya," jelas Guntur saat dihubungi KompasTravel, Kamis (24/1).