Jokowi Tambahkan Anggaran Bali Baru Rp 6,4 Triliun, Menpar Berbagi ke Menteri PUPR

Hal ini dilakukan karena Jokowi menargetkan masalah-masalah seputar infrastruktur dan utilitas Bali baru selesai pada tahun 2020.

Menteri Pariwisata (Menpar) RI Arief Yahya mengatakan, ada tiga hal pokok yang akan dikerjakan Kemenpar dengan tambahan anggaran tersebut.

"Kemenpar mengerjakan 3 besar, yaitu mengenai atraksi, aksesbilitas, dan amenitas yang berhubungan dengan destinasi, lalu pemasaran, dan yang terakhir terkait industri kelembagaan yang mencakup SDM, masyarakat, dan industri," ujarnya saat ditemui Kompas.com di Gedung Kementerian Pariwisata RI, Selasa (16/7/2019).

Ia mengatakan, untuk mengerjakan tiga hal tersebut, Kemenpar tak akan bekerja sendiri. Ia mencontohkan terkait masalah aksesbilitas di Bali baru.

"Contoh aksesbilitas, dari Rp 6,4 triliun, Rp 5,5 triliun ke Pak Basuki (Menteri PUPR) dan saya instruksi pokoknya saya enggak mau menerima uang itu, saya tidak pretend saya bisa membangun infrastruktur," papar Menpar.

"Kalau infrastruktur itu di luar (zona otorita) maka serahkanlah itu sama Pak Basuki. Tapi kalau yang dibangun itu ada di dalam zona otorita serahkan pada Kemenpar kalau udah selesai dibangun," lanjutnya.

Menpar menegaskan, dana tambahan itu tak akan dialokasikan sendiri oleh Kemenpar. Ia menyebut Kemenpar juga dapat mengambil langkah koordinasi dengan pihak-pihak terkait soal pengelolaan dana ini.

"Untuk bandara contohnya, itu adanya di Menhub tapi mintanya ke Menpar. Pokoknya Bandara Silangit harus jadi bandara internasional. Dibangunlah waktu itu oleh Kemenhub. Jadi yang dilakukan Kemenpar ada yang dilakukan sendiri ada yang dilakukan dengan pihak lain," tandasnya.