Pulau Komodo Tidak Jadi Tutup, Ini Tanggapan Asita Manggarai Barat

"Ini pernyataan yang menggembirakan bagi pelaku pariwisata di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Manggarai Barat. Perjuangan oleh pelaku pariwisata untuk menolak wacana penutupan Pulau Komodo didengar oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Arief Yahya dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI," jelasnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu, (2/10/2019).

Matur menjelaskan, wacana penutupan Pulau Komodo 2020 yang diwacanakan oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat sangat tidak diterima oleh masyarakat di Pulau Komodo dan pelaku pariwisata belum lama ini.

"Belum lama ini pelaku pariwisata Manggarai Barat serta masyarakat di Pulau Komodo memberikan masukan kepada tim yang mengkaji di lapangan yang berkaitan dengan wacana tersebut. Wacana yang disampaikan Gubernur NTT tidak disertai regulasinya," jelasnya.

Matur menjelaskan, dampak dari wacana itu maka selama 2019, kunjungan wisatawan mancanegara ke Pulau Komodo terus menurun. Namun, pernyataan dari Arief memberikan harapan baru kepada pelaku pariwisata dan masyarakat Manggarai Barat.

Matur menjelaskan, ASITA Manggarai Barat berharap pernyataan Menpar RI itu disertakan dengan pernyataan tertulis kepada organisasi pelaku pariwisata Nusa Tenggara Timur, Manggarai Barat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

"Saya berharap Menpar RI membuat pernyataan pemulihan di media massa terkait dengan wacana selama ini. Pernyataan pemulihan itu dibuat tertulis dan dikirimkan kepada organisasi pariwisata Indonesia dan dunia,"harapnya.

Kepala Hubungan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Marius Jelamu saat dihubungi Kompas.com, Rabu, (2/10/2019) menjelaskan, Nusa Tenggara Timur menerima keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bahwa Pulau Komodo di TN Komodo tidak ditutup tahun depan dan masyarakat di Pulau Komodo juga tidak direlokasi.

"Hasil kajian dari Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia diterima oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Senin lalu sudah rapat bersama Menkopolhukam RI, Menteri KLHK dan Menteri Pariwisata RI yang isinya bahwa tim survei sudah melaporkan hasil kajian lapangan di Pulau Komodo," jelasnya.

Jelamu menjelaskan, hasil pertemuan lintas kementerian yang dipimpin Menkopolhukam RI, Luhut Binsar Panjaitan bahwa ada beberapa point diantaranya, Pulau Komodo dikelola bersama Kementerian KLHK, Kementerian Pariwisata, Pemprov NTT dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Kedua Pulau Komodo murni untuk konservasi. Ketiga, tidak diarahkan massal tourism di Pulau Komodo. Keempat membatasi kunjungan wisatawan dengan member card.