5.000 Pemandu Wisata di Bali Tak Punya Pekerjaan, Mau Banting Setir Tak Ada Lowongan

Kondisi buruk tersebut disampaikan Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali I Nyoman Nuarta.

Ia mengatakan Provinsi Bali kehilangan wisatawan akibat virus corona sejak dua bulan lalu.

"Pada saat itu kondisinya kami pramuwisata kehilangan turis China saja, artinya yang kehilangan itu pemandu wisata untuk bahasa Mandarin," kata Nyoman saat dihubungi Kompas.com, Minggu (19/4/2020).

"Saat itu masih ada sebagian (pemandu wisata) yang bekerja. Kemudian sejak corona ada di Indonesia tuh satu bulan setengah lalu, hilang sudah semua finansial kami, karena tidak ada lagi turis," jelas Nyoman.

Lanjutnya, tercatat sebanyak 5.000 anggota HPI Bali kehilangan dan kesulitan finansial sejak pandemi virus corona terjadi di Indonesia.

Adapun dari 5.000 orang tersebut, tercatat pula hampir 70 persen isinya adalah pemandu wisata yang sudah berkeluarga atau sudah menikah.

"Artinya kan mereka ini punya anak, istri. Ia harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Di sisi lain pendapatannya tidak ada," ujarnya.

Jeritan lain dari HPI disampaikan Nyoman yaitu ketika akan mencoba mencari pekerjaan lainnya untuk mengisi pemasukan.

Menurutnya, anggota HPI sangat kesulitan mencari pekerjaan lain atau banting setir.

Hal ini dikarenakan semua pekerjaan pun sulit dicari, ia mencontohkan jika pemandu banting setir menjadi kuli bangunan.

"Siapa juga yang mau membuat bangunan di saat seperti ini, jadi akan sulit mau cari kerja apapun," terangnya.

Mencoba jalan keluar, HPI dikatakan telah memikirkan memulai dari sisi internal terlebih dulu.

Nyoman mengatakan langkah pertama yang dilakukan HPI Bali adalah dengan memberi diskon 50 persen untuk iuran anggota HPI.

Selama ini anggota HPI Bali memiliki iuran per bulan berjumlah Rp 10.000.

"Anggota kami itu kan kami terapkan iuran Rp 10.000 per bulan. Nah dalam waktu enam bulan ini kami diskon 50 persen, jadi bayar setengahnya saja, sampai bulan Oktober," tambahnya.

Namun, jika sewaktu-waktu pandemi lebih cepat selesai, Nyoman akan memikirkan menghentikan diskon tersebut.

"Tapi kalau justru lebih dari Oktober wabah belum usai, ya justru kami pikirkan pangkas iuran itu, jadi tidak usah ada iuran," jelasnya.

Di sisi eksternal, Nyoman mengaku bantuan dari pemerintah yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang diserahkan Jumat (17/4/2020) sebanyak 8.000 sembako untuk pekerja pariwisata di Bali belum sampai pada anggota HPI.

Ia menceritakan bahwa sembako tersebut diterima oleh Kapolda Bali dan untuk didistribusikan kepada seluruh pekerja pariwisata di Bali.

Saat itu, dirinya sudah berekspektasi anggota HPI akan langsung mendapat bantuan sembako tersebut.

Namun yang terjadi adalah Kapolda akan mendistribusikan terlebih dulu ke para pekerja pariwisata di daerah Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan, serta Kintamani.

"Hal ini kata Kapolda karena daerah tersebut yang paling terdampak. Sisa dari sana baru disalurkan ke anggota stakeholder GIPI atau Gabungan Industri Pariwisata Indonesia," katanya.

Dari situ ia beranggapan bahwa bantuan sembako Kemenparekraf tidak akan seluruhnya diterima anggota HPI.

Belum diterimanya sembako, Nyoman mengkhawatirkan akan adanya keributan atau kegaduhan apabila sembako tidak terbagi menyeluruh.

"Oleh karena itu, kekurangan nanti rencananya akan ditutupi oleh DPD HPI Bali. Jadi kekurangan sembako yang diberikan oleh Kementerian itu kekurangannya akan di-cover kepada anggota yang belum menerima," jelasnya.

Kendati demikian, ia mengatakan bantuan sembako dari HPI Bali kemungkinan jumlah nominalnya tidak setara bantuan dari pemerintah.

Hal ini karena HPI Bali tetap akan menjaga anggaran agar tidak habis. Sementara menurutnya, bantuan dari pemerintah itu jika dinominalkan berjumlah sekitar Rp 200.000.

"Sumbangan atau bantuan dari kami mungkin jumlahnya akan lebih sedikit dari pemerintah. Kan kalau kita sumbang seluruh anggaran nanti bisa colaps ini," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajaran untuk menyiapkan stimulus ekonomi guna mengatasi industri pariwisata yang lesu.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas lewat video conference, Kamis (16/4/2020).

Dengan stimulus itu, Jokowi berharap pelaku industri pariwisata bisa bertahan dan tak perlu melakukan pemutusan hubungan kerja.

Selain itu, Jokowi meminta ada perlindungan sosial yang diberikan kepada pekerja di sektor pariwisata.