Astindo Harap Pemerintah Segera Turun Tangan Bantu Travel Agent

Khususnya menyusul dihentikannya penerbangan komersial pada Jumat (24/4/2020) dalam rangka larangan mudik 2020. 

Sekjen DPP Astindo Pauline Suharno mengatakan, tak sedikit tenaga kerja yang mengandalkan upah harian di sektor pariwisata, contohnya pramuwisata, sopir angkutan wisata, dan pekerja pendukung acara.

Data Astindo mencatat penurunan volume penjualan tiket penerbangan lebih dari 90 persen dalam kurun waktu hampir tiga bulan (26 Januari-17 April 2020). 

"Pengusaha travel agent terpaksa melakukan efisiensi biaya dengan merumahkan karyawan tanpa digaji (unpaid leave), memutuskan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan kontrak dan sektor informal, memotong gaji karyawan," ujar Pauline melalui rilis yang diterima Kompas.com, Sabtu (25/4/2020).

Pauline lantas mengusulkan agar dana BPJS Ketenagakerjaan dapat dicairkan sebagian. Ini bertujuan untuk diperhitungkan di kemudian hari saat tertanggung sudah tidak bekerja lagi.

Hal ini dilakukan guna mempertahankan daya beli masyarakat dan meringankan beban tenaga kerja terdampak, kata dia.

Ia juga menyinggung soal pendaftaran Kartu Pra Kerja yang tidak semudah membuka rekening di bank.

"Mulai dari tidak mendapatkan verifikasi email sampai kegagalan mengunggah swafoto, mengakibatkan Kartu Pra Kerja tidak berdampak maksimal untuk pekerja di sektor pariwisata," tambah Pauline.

Lanjutnya, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan terkait keringanan pajak. Namun hal tersebut tidak cukup untuk meringankan beban baik pengusaha maupun karyawan di travel agent.

Pauline menambahkan, pemerintah juga beberapa hari lalu telah menganjurkan pengusaha untuk mencari dana talangan dari bank guna membayar Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan.

"Alangkah baiknya bila pemerintah pun turut mengeluarkan peraturan agar bank dapat menghapus bunga pinjaman untuk pemakaian selama pandemi seperti di Singapura," jelas Pauline. 

Ia juga mencontohkan pemerintah Singapura yang memberikan pinjaman lunak kepada seluruh sektor pariwisata.

Selain itu, Pauline juga mengharapkan restrukturisasi pinjaman terhadap pihak bank atau leasing . Hal ini akan sangat membantu pengusaha sektor pariwisata jika pemerintah mengeluarkan aturan untuk penangguhan pembayaran cicilan.

Ia bercerita situasi perusahaan leasing saat ini justru malah memberikan perhitungan yang tidak masuk akal kepada pengusaha travel agent .

Khususnya ketika akan meminta penangguhan pembayaran cicilan kendaraan untuk dua bulan ke depan.

"Dalam keadaan normal, denda keterlambatan pembayaran selama dua bulan hanya Rp 750.000 per unit, sedangkan untuk mendapatkan libur biaya cicilan, anggota kami malah diharuskan membayar Rp 2.300.000 per unit," jelasnya.

Oleh karena itu, Astindo melalui Pauline mengharapkan pemerintah pusat dapat memberikan instruksi kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menghapus iuran BPJS, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, biaya utilitas dan sebagainya.

Hal tersebut mengingat operasional kantor berhenti total dan minimnya pemasukan selama pandemi virus corona, ungkap Pauline.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengaku telah merealokasi anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk membantu menyelamatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam masa darurat COVID-19.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio mengatakan pihaknya telah merealokasi anggaran dan menerapkan program khusus selama masa tanggap darurat COVID-19.

Hal tersebut bertujuan agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif termitigasi selama pandemi.

Pernyataan Wishnutama dilontarkan setelah Rapat Terbatas (melalui video conference) yang dipimpin Presiden Jokowi dengan topik Mitigasi Dampak Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Istana Merdeka Jakarta, Kamis (16/4/2020).

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Keuangan) secara intensif sebagai salah satu upaya untuk dapat memberikan berbagai bantuan terhadap sektor pariwsata dan ekonomi kreatif.

“Realokasi kita juga akan melakukan berbagai macam program yang sifatnya padat karya," jelas Wishnutama.

"Dan ini akan eksplor lebih lanjut dengan kementerian-kementerian terkait termasuk stimulus ekonomi untuk industri ekonomi kreatif ini agar bisa bertahan melalui situasi yang saat ini terjadi,” katanya.