Kenapa Tempat Wisata Perlu Ditata Ulang Selama Pandemi Corona?

Kendati demikian, penutupan ini dapat menjadi momen bagi pengelola untuk menata ulang tempat wisata, sehingga setelah kembali dibuka, tempat wisata lebih siap untuk wisatawan.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kemenparekraf, Frans Teguh mengungkapkan, penataan ulang tersebut salah satunya terkait pariwisata berkelanjutan.

Hal ini juga dilakukan untuk menyambut era New Normal yang akan menjadi tren baru wisatawan setelah pandemi.

Dalam era tersebut, wisatawan diprediksi akan lebih sensitif terhadap protokol-protokol wisata terkait kesehatan, keamanan, kenyamanan, sustainable and responsible tourism, authentic digital ecosystem, dan lainnya.

"Hal-hal seperti ini akan menjadi platform kita ke depan, bagaimana pariwisata berkelanjutan jadi sebuah konsekuensi dari bagian pengembangan pariwisata," kata Frans.

Hal ini diungkapkan dalam “Ngabuburit Pariwisata Nasional” dengan tema ‘Peran Sentral Sustainable Tourism pada Paradigma Baru Pariwisata Pasca COVID-19’ pada Senin (4/5/2020).

Frans menjelaskan, dalam penerapan pariwisata berkelanjutan sudah terdapat pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Indonesia sendiri secara aktif berkoordinasi dengan UNWTO hingga membentuk Indonesia Sustainable Tourism Council (ISTC).

Pemerintah, dalam hal ini Kemenparekraf, juga telah menyusun pedoman dalam penerapan pariwisata berkelanjutan melalui Permenpar Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Lanjut Frans, Kemenparekraf memiliki framework serta action plan hingga sertifikasi yang bekerja sama dengan universitas.

Adapun usaha tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sustainable tourism destination di berbagai daerah.

"Hasilnya, sudah banyak sebenarnya penggiat pariwisata, pelaku desa wisata, serta komunitas yang telah berhasil menerapkan pariwisata berkelanjutan, sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam perkembangan ekonomi maupun pengembangan secara umum," jelasnya.

Tambahnya, untuk menerapkan secara lebih luas, Kemenparekraf membutuhkan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan pariwisata.

Lintas sektor

Menurut Frans, hal ini bukan hanya kerja sektoral melainkan menyeluruh baik masyarakat, pemerintah, hingga akademisi.

Berbagai disiplin ilmu harus bekerja bersama-sama dan memperbaiki pendekatan-pendekatan kita untuk tidak hanya meningkatkan daya saing tapi juga daya keberlanjutan dari kegiatan kepariwisataan," terangnya.

Untuk itu, ia kembali menegaskan, penutupan tempat wisata dapat menjadi momentum baik untuk menyiapkan destinasi pariwisata ke depan.

"Saat ini momentum untuk untuk membenahi, reopening atau rebound untuk menyiapkan strategi," kata Frans.

"Yang kami tawarkan dari pemerintah adalah menerapkan dan mengaplikasikan pola kerja pariwisata berkelanjutan dengan parameter dan indikatornya secara komprehensif," kata Frans.

Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) sekaligus anggota ISTC David Makes.

Kata dia, pariwisata berkelanjutan akan menjadi peluang besar ke depannya, karena selain menjadi kebutuhan wisatawan, dari sisi investasi juga tidak terlalu besar.

Ia pun memberi contoh sungai-sungai di Venesia, Italia yang biasanya dasar aliran sungai tidak pernah terlihat, justru kini menjadi bening dan banyak ikan dan lumba-lumba di sana.

"Tanpa harus melakukan reinvestment secara besar-besaran, tapi mengkapitalisasi yang sudah ada di sekitar destinasi, namun dengan sedikit sentuhan berkelanjutan maka bisa melahirkan pariwisata baru baik sebagai destinasi maupun sebagai sebuah produk pariwisata," kata David.

"Namun dibutuhkan pemimpin untuk dapat melahirkan yang kita sebut 'new normal' pariwisata," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang turut dalam teleconference mengatakan sependapat bahwa arah kebijakan pembangunan berkelanjutan menjadi peluang besar dalam menyambut pariwisata pasca pandemi.

Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah siap dan memiliki program recovery pariwisata, salah satunya dengan pendekatan pariwisata berkelanjutan.

"Tinggal bagaimana konsistensi daerah membuat regulasi. Misalnya kami membuat Perdes bagaimana sawah tidak boleh dibangun, kemudian di sekitar bandara juga tidak boleh dibangun dan seterusnya," kata dia.