Pemerintah Wuhan China Larang Konsumsi Satwa Liar

Larangan ini menyusul keputusan pemerintah pusat pada 24 Februari 2020 tentang pembatasan perdagangan hewan liar.

Melansir SCMP, pemerintah Kota Wuhan telah merilis larangan tersebut dalam situs resminya, Kamis (21/5/2020).

"Platform perdagangan online, pasar komersial, pasar pertanian dan restoran, serta perusahaan transportasi, dan logistik tidak boleh memasok tempat atau layanan untuk konsumsi satwa liar," tulis pemerintah kota, seperti dikutip SCMP.

Selain itu perburuan hewan liar juga turut dilarang, kecuali untuk tujuan penelitian ilmiah, pengaturan populasi, dan pemantauan penyakit epidemi.

Pembatasan serupa juga diterapkan pada pengembangbiakkan hewan yang tidak dijinakkan. 

Pengecualian untuk tujuan perlindungan spesies, penelitian ilmiah, dan pameran hewan seperti kebun binatang dan taman margasatwa yang telah disetujui pemerintah.

Perdagangan hewan liar di China, dituding sebagai penyebab awal terjadinya pandemi virus corona. Semua orang masih menyelidiki tentang asal usul pandemi yang mendunia ini.

Dilaporkan SCMP, sebagian besar peneliti percaya bahwa virus corona berpindah dari hewan ke manusia sebelum menyebar dan bermutasi.

Adapun Pasar Grosir Makanan Laut Huanan di Wuhan, hingga kini belum dikonfirmasi sebagai sumber krisis kesehatan tersebut.

Pasar ini diketahui tempat menjual hewan liar dan unggas hidup sebelum tutup pada Januari 2020.

Pemerintah beri kompensasi bagi pekerja yang terdampak pelarangan perdagangan hewan liar

Melansir SCMP, pemerintah China baik lembaga pemerintah tingkat nasional maupun provinsi, akan memberikan kompensasi kepada mereka yang terkena dampak atas pelarangan perdagangan hewan liar.

Pada 8 April 2020, the National Forestry and Grassland Administration menerbitkan pemberitahuan yang mewajibkan pejabat lokal untuk memberikan kompensasi kepada peternak di beberapa provinsi.

Tiga provinsi di China yaitu Hunan, Guangdong, dan Jiangxi telah merespon niat baik pemerintah tersebut.

Pada Senin, pemerintah Hunan mengatakan akan melakukan pembayaran satu kali kepada peternak dari 14 jenis hewan liar termasuk tikus bambu, babi guinea, rusa muntjac, musang dan ular.

Adapun syarat yang harus dilakukan yaitu peternak melepaskan hewan mereka kembali ke alam liar atau menjauhkannya dari mereka.

Pembayaran akan bervariasi mulai dari 24 yuan atau setara Rp 50.00 untuk seekor marmut hingga 2.456 yuan atau setara Rp 5 juta untuk seekor muntjac.

Sara Platto pewakilan Yayasan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan Hijau China menyambut baik skema kompensasi ini.

"Sangat senang melihat China memberikan insentif kepada orang-orang yang berburu, membiakkan, atau menjual satwa liar. Penting untuk merawat mereka dan tidak membiarkan mereka terdampar," katanya seperti dikutip SCMP.

Anggota Komite Nasional Tiongkok untuk manusia dan biosfer, Zhou Haixiang menambahkan, langkah-langkah pemerintah itu belum cukup jauh.

Menurutnya, larangan harus sampai pada larangan penggunaan komersial hewan liar.

"Larangan itu pada konsumsi satwa liar tetapi dari sudut pandang ekologis, kita harus melarang semua penggunaan komersial hewan liar," jelasnya.

Lanjutnya, hewan-hewan yang dibiakkan untuk makanan hanya 30 persen dari total.

Sementara, operasional komersialnya, seperti peternakan bulu dan taman margasatwa menyumbang 70 persen.