Wisata Bukittinggi Buka Kembali, Wisatawan Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Dikutip dari Antara, mereka juga tidak akan memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berakhir pada 29 Mei 2020.

"Secara bertahap usai PSBB, objek (tempat) wisata dibenahi dulu lalu dibuka lagi pada bulan Juni 2020. Perlahan kita berupaya agar ekonomi masyarakat kembali bergerak," kata Wali Kota Bukittinggi M Ramlan Nurmatias di Bukittinggi, Rabu.

Dengan dibukanya tempat wisata, diharapkan aktivitas yang berkaitan dengan pariwisata dapat bergerak kembali seperti perhotelan, restoran, usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan lainnya.

Meski demikian protokol kesehatan Covid-19 tetap akan dijalankan dan wajib dipatuhi oleh masyarakat seperti memakai masker, mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh dan lainnya.

Di tempat wisata akan disiapkan sarana untuk mencuci tangan, dilengkapi dengan alat pengecekan suhu tubuh dan wajib mengenakan masker bagi petugas tempat wisata dan pengunjung.

"Bagi pelaku usaha kuliner atau rumah makan juga wajib memperhatikan kebersihan hidangan, peralatan dan lainnya dan selalu memakai masker," katanya.

Terkait tidak akan memperpanjang PSBB, ia mengatakan langkah itu diambil atas dasar kasus Covid-19 di Bukittinggi sudah melandai.

Kemudian tidak ada klaster khusus atau tidak terjadi penularan virus dalam jumlah besar di Bukittinggi serta pertimbangan untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat karena tidak mungkin terus dibatasi akibat wabah.

"Masyarakat tidak mungkin terpaku terus pada Covid-19. Kuncinya di sini adalah kepatuhan masyarakat agar tetap kenakan masker, jaga kebersihan dan keluar rumah jika memang penting dan pastikan diri dalam kondisi fit," katanya.

Di samping aktivitas pariwisata dan ekonomi, pelaksanaan ibadah di rumah ibadah dan aktivitas di sekolah juga dilaksanakan kembali namun tetap berpegang pada protokol kesehatan Covid-19.

Ramlan mengatakan rencana yang akan diterapkan di Bukittinggi itu sudah disampaikan kepada Gubernur Sumbar dan dirinya akan memaparkan langkah dan kesiapan daerah dalam menjalankan keputusan tersebut kepada gubernur.