Desa Wisata Penglipuran Bali Belum Buka, Tiket Pakai Sistem Barcode

Desa ini pun kerap menjadi salah satu tempat wisata di Bali. Namun, karena pandemi Covid-19, Desa Penglipuran masih tutup untuk kunjungan umum hingga kini.

Menurut Managing Director Desa Penglipuran Bali, I Nengah Moneng, saat ini pihaknya tengah menyiapkan protokol kesehatan new normal untuk menyambut kembali wisatawan.

"Desa Wisata belum dibuka, masih menunggu verifikasi dari pemerintah daerah dan persetujuan desa adat," kata Moneng saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/7/2020).

Lanjut dia, berbagai persiapan yang dilakukan Desa Penglipuran di antaranya melatih petugas, mengadakan pelengkapan alat atau fasilitas, pengadaan thermo gun dan lainnya.

Perihal pelengkapan alat atau fasilitas, ia menyebut Desa Penglipuran kini tengah melakukan perbaikan pada toilet agar lebih nyaman dipakai wisatawan nantinya.

"Kami juga buat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat desa terkait protokol kesehatan new normal," ujarnya.

Selain itu, ia menjelaskan nantinya pada saat Desa Penglipuran boleh dibuka kembali, akan diterapkan sistem pembayaran tunai dan non tunai.

Artinya, pengunjung juga didorong untuk melakukan pembayaran tiket masuk desa dengan cara non tunai melalui sistem barcode.

"Akan ada pembayaran non tunai juga, bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Jadi nantinya pengunjung bisa menscan barcode saja untuk membayar," terangnya.

Menurutnya, metode pembayaran non tunai juga dianjurkan karena akan mengurangi kontak fisik seperti yang dianjurkan dalam protokol kesehatan Covid-19.

"Dari segi kesehataan lebih baik non tunai. Kalau sudah biasa dengan non tunai lebih mudah non tunai," jelasnya.

Pemerintah Provinsi Bali mulai hari ini, Kamis (9/7/2020) mulai membuka pariwisata untuk masyarakat lokal. Pembukaan ini merupakan tahap pertama tatanan kenormalan baru di Bali.

Meski demikian, Desa Penglipuran diakui Moneng belum membuka desanya untuk pariwisata lokal.

"Kami belum membuka Desa Penglipuran, masih menunggu verifikasi dari pemerintah daerah dan persetujuan Desa Adat," pungkasnya.