Ketika Warga Baduy Tak Ingin Lagi Terima Wisatawan

Surat dengan tiga cap jempol--Jaro Saidi sebagai Tangunggan Jaro 12, Jaro Aja sebagai Jaro Dangka Cipati, dan Jaro Madali sebagai Pusat Jaro 7 itu berisi permintaan menghapus Baduy dari peta kawasan wisata.

Ada beragam alasan yang melatari permintaan lembaga yang menaungi warga Baduy tersebut. Alasan yang kentara adalah persoalan sampah plastik di Baduy, Lebak, Banten.

Lantas, bagaimana sengkarut soal Baduy yang kini kian panas?

Sampah plastik 

Pencemaran sampah plastik di Baduy adalah momok yang tak bisa lepas dari pengembangan pariwisata di kawasan tersebut.

Sebagai salah satu kawasan dengan suku yang memegang teguh adat istiadat, persoalan sampah plastik adalah hal genting. 

Terlebih, Suku Baduy memiliki cara hidup tradisional dan dekat dengan alam--sebuah filosofi yang diwariskan turun-temurun.  

Khusus Baduy Dalam, para warganya dikenal memegang teguh adat istiadat, salah satunya tidak memakai peralatan modern. Adapun kemasan plastik termasuk sebagai hal modern.

Namun, seiring perkembangan Baduy jadi kawasan wisata--tepatnya pada pemekaran Banten dari Jawa Barat, wisatawan mulai meningkat dan berimbas pada banyaknya sampah plastik.

Dilansir dari BBC Indonesia, meningkatnya kunjungan wisatawan, ditambah ramainya usaha dagang warga yang sebagian besar menjual produk makanan minuman berkemasan plastik, mendatangkan persoalan baru.

Sampah plastik kian banyak ditemukan berserakan di sekitar pemukiman warga Baduy, yang juga area kawasan wisata.

Botol-botol minuman kemasan, bungkus plastik makanan ringan, juga sedotan adalah jenis sampah yang dominan ditemukan di jalan maupun di sungai atau di tempat sampah yang tersedia sepanjang jalan.

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya juga mengakui jika keluhan para warga Baduy lantaran wilayahnya tercemar karena kunjungan wisatawan.

"Kenapa mereka keluarkan statemen seperti itu, karena banyak pengunjung tidak taat, bangun warung di sana dan buang sampah sembarangan," kata Iti ditemui di Pendopo Kabupaten Lebak di Rangkasbitung.

Sampah-sampah yang dibuang sembarangan oleh wisatawan banyak berserakan di sepanjang rute wisata Baduy.

Sementara itu, Marketing and Sales Bantamtraveler, Deri Hermawan, sependapat jika wisatawan kurang peduli lingkungan meski pihak Baduy sudah menyiapkan tempat sampah.

Deri menuturkan, di sepanjang jalur yang kerap dilalui wisatawan, banyak sekali tempat sampah yang terbuat dari bambu atau karung.

Kendati demikian, berdasarkan pengalamannya membawa wisatawan ke sana, hanya segelintir orang saja yang membuang sampah pada tempatnya.

CEO Kili Kili Adventure, Bima Pangarso, mengakui kawasan wisata Baduy tercemar sampah plastik, tetapi hanya Baduy luar saja yang mengalaminya.

“Sampah plastik lebih banyak di Baduy luar. Kalau di dalam, bahkan puntung rokok pun diambil. Baduy dalam sepengetahuan saya bersih,” ujar Bima.

Persoalan lain yang juga dikeluhkan karena kunjungan wisatawan adalah tersebarnya foto-foto wilayah Baduy dalam di internet.

Hal ini disampaikan oleh Heru Nugroho yang ditunjuk oleh Lembaga Adat Baduy sebagai jembatan dengan pemerintah.

Seperti diketahui, Baduy Dalam adalah kawasan yang sakral dan pendatang dilarang untuk mengambil foto. Tersebarnya foto-foto mereka di internet pun membuat risih.

"Membanjirnya wisatawan yang tujuannya enggak jelas, cuma nontonin orang Baduy, sebenarnya membuat mereka risih. Belum lagi masalah sampah dan lain-lain," kata Heru.

Respon kepala desa hingga bupati

Permintaan penghapusan Baduy dalam peta kawasan wisata mendapat respon dari berbagai pihak terkait, seperti Kepala Desa Kanekes hingga Bupati Lebak.

Kepala Desa Kanekes, Jaro Saija, mengungkapkan baru mengetahui surat tersebut setelah membaca pemberitaan di media pada Senin (6/7/2020).

"Saya tidak tahu, tidak diberitahu kalau ada pertemuan seperti itu. Saat ini lagi mencari tahu siapa yang kirim surat tersebut," kata Saija saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/7/2020).

Adapun saat ini kawasan wisata Baduy tengah ditutup dari kunjungan wisatawan. Namun, penutupan tersebut hanya sementara pada saat pandemi Covid-19.

Saija memastikan bahwa penutupan kawasan tersebut tidak permanen.

Sementara itu, Bupati Iti yang sudah mengetahui permintaan tersebutdari media sosial mengatakan perlu melakukan pertemuan dengan tokoh Baduy.

Ia juga akan memastikan surat dibuat melalui persetujuan tiga wilayah Baduy--Cibeo, Cikeusik dan Cikertawana. Oleh karena itu, hingga kini pihaknya belum bisa mengambil keputusan terkait surat tersebut.

Sementara itu, Komisi IV DPR setuju jika menghapus wilayah suku Baduy dari peta kawasan wisata. Adapun Komisi IV DPR RI membidangi masalah lingkungan.

Komisi IV juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menambah areal hutan untuk suku Baduy sehingga mereka bisa menjaga lingkungan dengan baik.

"Ketika hari ini masyarakat Baduy minta tak ada kunjungan dan dicabut dari peta wisata, kami sangat setuju. Kami juga minta Presiden menutup Baduy dari destinasi wisata," kata Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (8/7/2020).

"Biarkan Baduy menjadi peradaban guru kita bersama dalam menjaga lingkungan," lanjutnya.