Warga Baduy Terima Lagi Wisatawan, Ini Aturannya

Kepastian titik temu ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Lebak Imam Rismahayadin dalam keterangan kepada Kompas.com.

Adapun titik temu tersebut mengeluarkan tiga poin, salah satunya adalah warga luar Baduy masih boleh berkunjung. Warga Baduy berprinsip, menutup kunjungan berarti memutus tali silaturahim.

Poin penting lain adalah Lembaga Adat Baduy mengganti istilah "wisata" dengan "saba". Sebab, kata "wisata" dianggap sebagai tontonan, hiburan, dan pengembangan.

Sementara adat budaya Baduy adalah tuntunan saling menghargai dan menjaga satu sama lainnya, baik itu dengan pencipta, manusia, maupun alam semesta.

Oleh karena itu, istilah yang tepat adalah "saba" yang artinya silaturahim dengan saling menjaga dan menghargai adat istiadat.

Oleh karena itu, penamaan wisata Baduy atau destinasi wisata Baduy harus diganti dengan Saba Budaya Baduy.

Penamaan itu harus diganti di semua media, baik papan petunjuk arah jalan, billboard, reklame, ataupun nomenklatur yang ada di kementerian/departemen/lembaga/dinas/instansi.

Kemudian kantor, stakeholder lainnya, termasuk di media massa, cetak elektronik, dan media sosial.

Poin hasil pertemuan lain adalah membantah klaim Heru Nugroho yang mendapat amanat dari masyarakat budaya Baduy melalui lembaga adat untuk menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, kata Rismayahadi, saat itu yang hadir pada saat itu hanya tiga orang tetua dan mereka sama sekali tidak tahu isi surat, melainkan hanya disuruh cap jempol.

Persoalan sampah

Terkait pencemaran lingkungan akibat sampah pelastik, Lembaga Adat Baduy telah menunjuk petugas kebersihan.

Ke depan, semua tamu Saba Budaya Baduy juga wajib mengisi buku tamu dan mencatatkan maksud tujuan silaturahim Saba Budaya.

Semua akan diatur dan ditata sesuai yang tertuang dalam Perdes Kanekes Nomor 1 Tahun 2007 tentang Saba Budaya dan Perlindungan Masyarakat Tatar Kanekes.

Imam Rismahayadin merespons dengan baik poin-poin yang disampaikan oleh Lembaga Adat Baduy dan secepatnya akan melakukan koordinasi lintas sektor untuk pelaksanaannya.