Benarkah Bali Akan Sambut Wisman pada 1 Desember 2020?

Menanggapi hal tersebut, Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I Taufan Yudhistira menuturkan, penerbangan internasional melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai memang sudah dibuka.

"Tapi, hanya terbatas sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26. (Sementara) untuk wisatawan memang belum buka," katanya kepada Kompas.com, Kamis (12/11/2020).

Adapun Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalan Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Melalui Permenkumham tersebut, hanya warga negara asing (WNA) yang melakukan perjalanan bisnis saja yang diizinkan memasuki wilayah Indonesia.

Sementara bagi wisatawan mancanegara (wisman), hingga saat ini mereka masih belum diizinkan memasuki Nusantara.

Berbicara tentang isu yang beredar, Taufan menegaskan, rencana pembukaan penerbangan internasional bagi wisman masih dalam pembahasan.

"Penerbangan internasional buka hanya sangat terbatas sesuai Permenkumham. Rencana 1 Desember 2020 tidak ada," jelasnya.

Tanggapan Sekda Pemprov Bali

Melansir Tribun Bali, Senin (9/11/2020), Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Bali Dewa Made Indra mengutarakan hal yang sama.

Saat ini, rencana pembukaan tersebut hanya sebatas kajian-kajian antara pemerintah pusat dan daerah.

"Yang melakukan kajian ini kan nanti melaporkan. Melaporkan kepada Bapak Gubernur, melaporkan kepada pemerintah pusat. Itu baru tingkat kajian di antara pejabat menengah ke bawah," kata Dewa Indra saat ditemui usai rapat paripurna di DPRD Bali, Senin.

Sembari menunggu keputusan apakah Bali akan menerima wisman atau tidak, Dewa menuturkan, pihaknya akan mematangkan sejumlah persiapan penyambutan.

Hal ini, menurutnya, lantaran pembukaan penerbangan bagi wisman jangan sampai semakin meningkatkan kasus Covid-19 di Pulau Dewata.

"Semuanya ini melakukan kajian. Hasil kajian ini komprehensif nanti itu baru dibawa ke level pimpinan kalau di daerah itu Pak Gubernur kalau di pusat tentu presiden. Pada waktunya para pimpinan pemerintahan bertemu menyepakati itu," katanya.