Ada Aturan Wajib Rapid Tes Antigen, Hotel di Yogyakarta Alami Banyak Pembatalan

Adanya kebijakan itu telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap industri perhotelan di Yogyakarta.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yogyakarta Deddy Pranowo Eryono mengatakan bahwa setelah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X mengumumkan adanya peraturan tersebut, hotel di Yogyakarta menerima cukup banyak pembatalan.

“Reservasi di bulan November untuk Desember itu 60 persen pertama. Lalu ada hoaks tentang Yogya dan Solo, turun menjadi 30 persen ditambah adanya pemangkasan libur cuti,” kata Deddy ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (20/12/2020).

Hoaks yang dimaksud adalah ditutupnya Yogyakarta dan Solo pada awal November 2020 silam.

Setelah dilakukan klarifikasi terkait hoaks tersebut, jumlah okupansi pun naik menjadi rata-rata 42 persen. Jumlah tersebut stagnan hingga muncul informasi kebijakan baru rapid test antigen yang dikeluarkan pemerintah pusat.

“Turun lagi drop jadi tinggal 25 persen (okupansi). Sampai saat ini 25 persen, tapi pagi ini ada indikasi kenaikan belum pasti berapa,” imbuh Deddy.

Kenaikan tersebut muncul salah satunya disinyalir akibat penjelasan Gubernur DIY terkait tidak adanya Peraturan Gubernur (Pergub) atau surat edaran baru tentang kebijakan rapid test antigen ini.

Jumlah 25 persen tersebut dianggap masih sangat jauh dari target awal okupansi hotel di Yogyakarta untuk periode libur akhir tahun.

Awalnya, target PHRI DIY untuk periode 25 Desember 2020 – 2 Januari 2021 mencapai 75 persen. Jumlah tersebut mencakup semua kelas hotel di semua area DIY.

Jumlah okupansi 25 persen tersebut adalah jumlah rata-rata dari seluruh hotel yang ada di seluruh zona di DIY. Zona tersebut terbagi empat, yakni zona tengah, utara, selatan, barat dan timur.

Menurut Deddy, hingga kini zona bagian tengah masih punya tingkat persentase okupansi yang paling tinggi.

“Tapi kan kita menghitungnya, misalnya zona tengah rata-rata 60-70 persen. Kita akumulasi barat, utara, tengah, timur, selata berapa baru kita simpulkan jadi 25 persen karena banyak cancel ini,” pungkas Deddy.

Sebelumnya, Deddy menyampaikan bahwa hotel-hotel di Yogyakarta belum menerapkan kebijakan Rapid test antigen kepada para tamu.

PHRI Yogyakarta masih mengikuti aturan lama. Bagi para tamu dari luar daerah yang ingin menginap di hotel di Yogyakarta hanya perlu menunjukkan surat bukti negatif Covid-19 dengan rapid test berbasis antibodi.

Sebabnya, karena hingga kini belum ada Pergub atau surat edaran dari Gubernur yang dikeluarkan terkait hal ini. Walaupun begitu, pembatalan pemesanan hotel masih tetap dialami hotel-hotel.

Gubernur DIY mengatakan bahwa DIY akan mengikuti aturan dari pusat terkait para pelaku perjalanan yang akan masuk ke DIY. Mereka harus membawa hasil rapid test antigen atau swab test PCR yang berlaku secara nasional.

Namun, Pemda DIY tidak akan mengeluarkan surat edaran untuk merespons kebijakan pusat tersebut. Surat edaran tersebut dianggap tidak diperlukan.