PHRI Jawa Barat Dukung Perpanjangan PPKM, Tapi…

KOMPAS.com – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat Herman Mukhtar menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari 2021.

Menurut dia, kebijakan tersebut dirasa sudah tepat dalam rangka menghentikan penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Kita dukung itu. Cuman persoalannya adalah dampaknya. Dampaknya itu adalah porak porandanya sektor pariwisata,” kata Herman saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/2/2021).

Herman menegaskan pentingnya peran pemerintah untuk menetapkan kebijakan lain guna menangani dampak yang disebabkan oleh kebijakan PPKM tersebut terhadap sektor pariwisata.

“Pengusaha itu sudah porak poranda. Sudah terkapar betul, duitnya sudah habis ini. Mau melakukan pemulihan di sektor usahanya sudah enggak bisa,” ujar Herman.

Ia mendorong pemerintah bekerja sama dengan para pengusaha untuk sama-sama mencari program yang bisa dilakukan pemerintah untuk meringankan dampak PPKM tersebut.

“Misalnya apa? Relaksasi itu sudah bagus diperpanjang. Nah untuk dana stimulus, dana bantuan sosialnya supaya diperhatikan, ditingkatkan,” imbuh dia.

Dampak PPKM jilid pertama di Jawa Barat

Pasalnya jika terus dibiarkan seperti ini, maka akan berdampak makin parahnya kondisi sektor pariwisata. Di sektor perhotelan misalnya, Herman mengungkapkan rendahnya tingkat okupansi hotel-hotel di Jawa Barat selama masa PPKM.

Tingkat okupansi hotel di Jawa Barat selama masa PPKM hanya mencapai 7-10 persen saja. Hal yang hampir sama terjadi pada sektor restoran dan destinasi wisata.

Cukup banyak tempat wisata yang terpaksa tutup akibat tidak adanya pengunjung. Contohnya, kata Herman, adalah Saung Angklung Mang Udjo di Kota Bandung yang terancam tutup.

“Dia enggak bisa bangun lagi. Itu enggak hanya Saung Udjo, tapi semuanya. Kondisi untuk semua pengusaha seperti itu,” sambung Herman.

Jadi hotel isolasi

Pun dengan sektor perhotelan. Herman menyebut cukup banyak hotel sudah terpaksa tutup. Beberapa bahkan hanya bisa buka di periode malam minggu saja karena sudah tidak bisa menutup biaya operasional sehari-hari.

Pada akhirnya, makin banyak hotel di Jawa Barat yang kemudian mendaftar jadi hotel untuk tempat isolasi mandiri pasien OTG (orang tanpa gejala) Covid-19.

“Dulu enggak ada yang mau (jadi hotel isolasi). Sekarang banyak yang minta. Karena enggak ada (cashflow) sama sekali. Itu kan dibayar sama pemerintah kamarnya,” jelas Herman.

Sejauh ini, hotel yang mendaftar melalui PHRI Jawa Barat untuk menjadi lokasi isolasi pasien OTG sudah ada sekitar 27 hotel. Namun, hingga kini program tersebut belum memberi terlalu banyak kepastian.

Belum banyak hotel yang sudah dioperasionalkan menjadi lokasi isolasi pasien OTG di Jawa Barat. Beberapa baru ada di Depok, Bekasi, Bogor, dan Bandung.

Sebelumnya, pemerintah pusat memutuskan untuk memperpanjang PPKM. Dari yang awalnya 11–25 Januari 2021, diperpanjang lagi mulai dari 26 Januari–8 Februari 2021.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo.

Sama seperti sebelumnya, PPKM kali ini akan diberlakukan di tujuh provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Perpanjangan PPKM ini dilakukan karena belum adanya hasil optimal yang ditunjukkan setelah sepekan diberlakukan. Dari tujuh provinsi yang menerapkan kebijakan ini, hanya dua yang berhasil menurunkan angka penularan Covid-19, yakni Banten dan Yogyakarta.