WTO: Paspor Vaksin Penting untuk Keberlanjutan Perjalanan Internasional

KOMPAS.com – World Tourism Organisation (UNWTO) menganggap paspor vaksin harus jadi dokumen perjalanan yang penting di masa depan demi keberlanjutan perjalanan internasional.

Seperti dilansir dari The Guardian, rekomendasi ini berasal dari Komite Krisis Pariwisata Global yang sempat bertemu di Madrid, Spanyol.

Di sana, mereka mendiskusikan langkah tertentu untuk memastikan perjalanan internasional bisa kembali berlanjut dengan aman.

Mereka meminta otoritas kesehatan dan pariwisata internasional melakukan koordinasi terkait sistem sertifikasi digital yang sudah terstandardisasi, juga melakukan harmonisasi protokol pengujian.

Pertemuan yang diadakan UNWTO tersebut dilakukan dengan latar belakang meningkatnya kasus virus Covid-19 dan jenis virus corona baru.

Sekretaris Jenderal UNWTO Zurab Pololikashvili mengatakan bahwa pendistribusian vaksin tengah berlangsung ke arah yang benar. Namun, memulai kembali geliat industri pariwisata tidak bisa menunggu.

“Vaksin harus jadi bagian dari pendekatan yang lebih luas dan terkoordinasi. Itu termasuk sertifikasi dan paspor untuk perjalanan antarperbatasan yang aman,” kata dia.

Seorang spesialis dalam perjalanan medis di Fleet Street Clinic di London bernama Richard Dawood mengatakan bahwa bukti vaksinasi akan menjadi syarat perjalanan yang tak bisa dihindari.

“Itu tidak benar-benar bisa jadi pilihan kita. (Paspor vaksin) secara de facto akan menjadi persyaratan masing-masing negara untuk membuktikan imunitas mereka,” tutur dia.

Ia juga mengatakan bahwa regulasi kesehatan internasional yang saat ini sudah ada, misalnya persyaratan sertifikat bebas demam kuning (yellow fever) untuk masuk ke negara tertentu, membuktikan kerangka pendekatan global sejenis telah dilakukan.

Masalahnya saat ini adalah bagaimana cara menerapkan sistem yang aman. Pasalnya, saat ini orang-orang di Inggris Raya misalnya, hanya diberi secarik kertas ketika mereka sudah divaksinasi.

“Itu tidak benar-benar aman. Diperlukan semacam pertimbangan yang adil di satu titik terkait bagaimana kita menyimpan data vaksinasi tanpa harus membebani NHS (National Health Service—program layanan kesehatan masyarakat di Inggris),” imbuh Dawood.

Diperlukan cara khusus untuk memastikan keotentikan vaksin untuk membuat kebijakan paspor kesehatan ini benar-benar bisa berjalan mulus.

Sementara itu, beberapa perusahaan perjalanan telah membuat vaksin jadi salah satu kewajiban sebelum bepergian.

Saga misalnya, mengharuskan penumpang kapal pesiar telah divaksinasi sesuai dua kali dosis paling tidak 14 hari sebelum keberangkatan.

Di bulan November 2020, pejabat Qantas Alan Joyce mengatakan pada Nine Network bahwa nantinya penumpang harus memberikan bukti bahwa mereka sudah divaksinasi sebelum naik ke pesawat.

Seperti dilansir Travel Off Path, International Air Transport Association (IATA) baru-baru ini juga bekerja sama dengan maskapai penerbangan Emirates dan Etihad Airways untuk menguji coba aplikasi Travel Pass mereka di beberapa penerbangan terpilih.

Aplikasi Travel App memungkinkan pelaku perjalanan untuk membuat "paspor digital". Mereka bisa mengunggah bukti hasil tes negatif Covid-19 dan vaksinasi, membagikan informasi tersebut langsung dengan maskapai penerbangan.

Beberapa maskapai penerbangan lain, seperti Cathay Pacific, Swiss Airlines, dan United Airlines telah bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk membuat aplikasi CommonPass yang mirip dengan Travel Pass.

Pengguna aplikasi tersebut bisa mengunggah hasil tes dan bukti vaksinasi Covid-19. Perusahaan teknologi IBM juga ikut terlibat dalam aksi ini. Mereka membuat aplikasi yang mencatat hasil tes serta vaksinasi yang disebut Digital Health Pass.

Kontroversi penggunaan paspor kesehatan

Namun, beberapa ahli menunjukkan beberapa rintangan terkait paspor kesehatan ini. Termasuk soal beberapa vaksin berbeda yang memiliki tingkat efikasi yang juga berbeda.

Lalu juga perihal berapa lama imunitas akan betahan, dan apakah orang yang sudah divaksinasi masih tetap bisa menyebarkan virus ke orang lain. Maka dari itu tak semua badan pariwisata mendukung ide soal sertifikat vaksin tersebut.

World Travel and Tourism Council (WTTC) menyebut langkah tersebut diskriminatif.

“Kita sedang ada di tahap sangat awal terkait distribusi vaksin. Jika vaksin diwajibkan, itu artinya akan banyak sekali orang yang tidak bisa terbang. Bahkan jika mereka bebas dari Covid-19,” kata juru bicara WTTC.

Ia melanjutkan, jauh lebih baik untuk memiliki skema tes-dan-pelepasan di mana para pelaku perjalanan harus melakukan tes sebelum perjalanan untuk membuktikan mereka bebas bebas Covid-19

Menurut dia, kurangnya koordinasi internasional terhadap keamanan terkait Covid-19 adalah halangan terbesar untuk memulai kembali industri pariwisata dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Adapun, tahun 2020 merupakan tahun terburuk yang tercatat dalam sejarah pariwisata. WTO memprediksi kedatangan turis internasional di tahun 2020 turun 70-75 persen, atau satu juta lebih sedikit dari sebelumnya.

Hal tersebut berakibat pada kehilangan ekonomi sekitar 2 juta triliun dolar Amerika terhadap Gross Domestic Product (GDP) dunia.