Apa Indonesia Bisa Tiru UEA Buka untuk Wisman? Ini Kata Pengamat

KOMPAS.com – Uni Emirat Arab (UEA) telah membuka perbatasan mereka untuk pariwisata internasional sejak Juli 2020.

Beberapa kebijakan yang diterapkan untuk wisatawan yang datang ke UEA, di antaranya adalah melakukan tes PCR lagi di bandara saat kedatangan yang biayanya ditanggung pemerintah setempat.

Jika ada wisatawan yang hasilnya positif, maka harus melakukan karantina di fasilitas milik pemerintah UEA.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Gianyar Pande Mahayana Adityawarman mengusulkan bahwa pemerintah Indonesia bisa mencontoh kebijakan UEA tersebut.

Lantas, apakah usul tersebut mungkin dilakukan?

Pengamat pariwisata sekaligus Guru Besar Ilmu Pariwisata Universitas Udayana–Bali I Gede Pitana mengatakan, hal tersebut bisa dibilang cukup mungkin dilakukan. Ia sendiri pun sangat mendukung agar pariwisata Bali bisa digerakkan kembali.

“Karena pemulihan ekonomi Bali itu hanya bisa melalui pariwisata. Sektor lainnya mungkin bisa, tapi sangat lambat karena infrastrukturnya belum ada. Sedangkan kalau pariwisata, infrastrukturnya sudah lengkap semua,” kata Pitana kepada Kompas.com, Selasa (17/2/2021).

Namun, tentu saja diperlukan banyak persiapan baik dari sisi sarana dan pra-sarana, maupun berbagai aturan ketat untuk para wisatawan mancanegara (wisman) tersebut.

Menurut Pitana, dalam bisnis pariwisata tetap harus dilakukan perhitungan. Terkait keuntungan yang akan diterima para pelaku usaha serta pemerintah dari kedatangan wisman. Juga bagaimana risiko kerugian finansial yang akan dialami.

“Jadi, negara memang harus menyiapkan sarana pra-sarananya. Tapi apakah itu harus ditanggung oleh negara, nah itu saya tidak tahu persis,” sambung dia.

Diubah jadi subsidi

Terkait hal itu, Pitana menyarankan bahwa pemerintah Indonesia tidak perlu menanggung semua biaya tes PCR wisman di bandara atau pun karantina mereka. Alternatifnya, pemerintah bisa memberikan sejenis subsidi, misalnya pada travel agent.

Bentuk subsidi bisa bermacam-macam. Misalnya, subsidi terkait tes PCR yang dilakukan wisman ketika di bandara. Bisa juga subsidi untuk menurunkan harga paket wisatanya.

Berlaku di Pulau Bali saja

Ia pun menyarankan jika rencana tersebut benar-benar akan dilakukan, ada baiknya jika dilakukan di Pulau Bali saja dulu.

“Saya tidak setuju untuk seluruh Indonesia. Karena kita harus menimbang antara benefit dengan risikonya. Bali memang secara infrastruktur sosial, budaya, dan fisik untuk pariwisata kan siap,” tutur Pitana.

Ia melanjutkan, daerah tujuan wisata lain, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), atau pun Batam belum tentu siap.

“Mungkin bisa bersamaan dengan Bintan. Jadi kita bertahap betul-betul pelan-pelan ini,” imbuh dia.