Pengamat Pariwisata Setuju Bali Buka untuk Wisman, tetapi…

KOMPAS.com – Pengamat pariwisata sekaligus Guru Besar Ilmu Pariwisata Universitas Udayana–Bali I Gede Pitana setuju jika Bali kembali dibuka aksesnya untuk wisatawan mancanegara (wisman).

“Saya setuju agar pariwisata di Bali digerakkan kembali, karena pemulihan ekonomi Bali itu hanya bisa melalui pariwisata,” kata Pitana saat dihubungi Kompas.com, Selasa (17/2/2021).

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Gianyar Pande Mahayasa Adityawarman mengusulkan bahwa pemerintah Indonesia bisa mencontoh kebijakan UEA untuk wisman yang datang.

Mereka memberikan layanan tes PCR gratis saat kedatangan di bandara serta karantina di fasilitas milik pemerintah jika terbukti positif Covid-19 saat tes tersebut dilakukan.

Terkait hal ini, Pitana mengatakan hal tersebut bisa saja dilakukan. Namun, tak perlu benar-benar meniru cara UEA tersebut.

Konsentrasi dulu pada wisnus

Namun, Pitana masih memiliki beberapa pertimbangan terkait hal tersebut. Utamanya, pemerintah disarankan agar bisa berkonsentrasi lebih dulu pada pariwisata dalam negeri.

Pasalnya, dalam mengharapkan wisman sekarang ini, bisa dibilang masih ada begitu banyak hambatan, mulai dari hambatan ekonomi, fisik, hingga politik.

“Kalau hambatan fisik sekarang ini yang paling jelas enggak ada pesawat (internasional) sekarang ini ke Bali,” tutur Pitana.

Kemudian, dari segi hambatan ekonomi adalah negara-negara yang jadi pasar utama Bali kebanyakan sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cenderung negatif. Hal tersebut tentu saja menghambat kemampuan masyarakatnya untuk berlibur ke Bali.

Lalu, hambatan fisik berkaitan dengan rumitnya syarat naik pesawat di era pandemi seperti ini, seperti tes PCR sebelum kedatangan. Ada pula karantina yang kebanyakan mengharuskan wisatawan membayar biayanya sendiri.

“Hambatan politisnya adalah banyak negara pasar kita yang tidak mengizinkan warga negaranya ke luar negeri. Demikian juga kita, sebagai negara juga sangat ketat mengizinkan orang masuk ke negara kita,” imbuh Pitana.

Program travel bubble

Maka dari itu, salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan pemerintah terkait pembukaan perbatasan bagi wisman adalah melalui program tourism bubble atau travel bubble atau destination to destination (D2D).

“Kita tidak buka untuk semua negara. Tapi kita buka hanya untuk pasar-pasar tertentu. Misalnya, menghubungkan Singapura dengan Bintan. Jadi ketika mereka sampai di Bali, tidak kita izinkan ke daerah lain selain di Bali,” jelas Pitana.

Ia berpendapat bahwa Bali sudah sangat siap, khususnya dari sisi infrastruktur. Meski begitu, masih diperlukan beberapa persiapan tambahan, khususnya dari segi infrastruktur serta sarana pra-sarana untuk mengakomodasi para wisman.

Misalnya, fasilitas karantina atau rumah sakit jika nantinya terdapat wisman yang terinfeksi dan fasilitas lainnya yang dirasa perlu.

Pemerintah mungkin bisa mulai mencari negara partner yang siap melakukan travel bubble ini. Ia menyarankan pemerintah untuk bisa berhubungan dengan negara-negara tetangga terlebih dahulu, misalnya kawasan ASEAN.

Pitana mencontohkan hubungan trans-Tasman travel bubble antara Australia dan Selandia Baru. Sejauh ini, Australia masih menutup perbatasan mereka.

Namun dengan Selandia Baru yang memiliki hubungan politik dekat, mereka sudah bersedia untuk melaksanakan travel bubble.

“Kita dengan siapa cocoknya? Tentu kita harus berpikir dari segi kepercayaan kesehatan dan juga segi ekonomi,” ujar Pitana.

Jika Indonesia melaksanakan travel bubble dengan negara-negara Eropa, misalnya Belanda, letak negara tersebut yang terlampau jauh mungkin tidak akan efektif dan efisien untuk menggerakkan ekonomi.

“Maka jika kita melakukan travel bubble, negosiasi harus kita lakukan dengan negara-negara terdekat dulu, Asia Tenggara. Karena kita lihat dari data-data itu hampir semua orang di semua negara masih enggan untuk melakukan perjalanan jarak jauh,” sambung Pitana.