Pengembangan Pariwisata Labuan Bajo Tidak Akan Merelokasi Penduduk

KOMPAS.com – Tidak akan ada relokasi penduduk desa di Pulau Komodo dalam proses pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno. 

“Tidak ada relokasi penduduk. Kita ada zona khusus di sana sekitar 310,09 hektar untuk permukiman,” kata dia dalam Konferensi Pers Virtual Progres Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, Jumat (19/2/2021).

Selain tidak ada relokasi, Wiratno melanjutkan bahwa pengembangan tersebut malah bisa meningkatkan kesejahteraan para penduduk. Pemerintah berusaha untuk melakukan upaya konservasi dan juga pemberdayaan masyarakat yang ada di KSPN Labuan Bajo.

Salah satu upaya konservasi yang saat ini sedang berjalan adalah adanya pemagaran di Kampung Komodo, Kerora, dan Rinca sepanjang kurang lebih 1,4 kilometer (km) karena adanya kasus seorang anak yang digigit komodo.

Pelatihan dan bantuan usaha

Wiratno juga mengungkapkan soal kerja sama Ditjen KSDA dan Balai Taman Nasional (TN) Komodo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat Kemitraan Konservasi.

“Jadi masyarakat desa itu kita bantu juga berbagai pengembangan yang terkait dengan tourism, terutama di Kampung Komodo yang sudah sebagian besar terlibat dengan pengembangan pariwisata,” imbuh dia.

Salah satu contoh komunitas yang terlibat dalam Kemitraan Konservasi adalah kelompok nelayan Lingkar Ihang Ata Modo di Desa Komodo).

Selain itu, ada pula kelompok Duli Ngenco, yakni masyarakat pengambil hasil hutan non-kayu berupa asam di Desa Komodo. Mereka mendapat bantuan usaha ekonomi dan pelatihan pengemasan asam.

Selanjutnya adalah kelompok petani Omang Ata Modo di Desa Komodo yang dibantu dalam proses pembuatan kebun organik estetika.

Kemudian, selama lima tahun ke depan, pengembangan pariwisata di KSPN Labuan Bajo akan berfokus pada community based tourism di tiga desa.

Program tersebut akan disusun bersama antara TN Komodo, Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF), dan Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti.

“Selanjutnya sertifikasi dan pelatihan. Saya kira ke depan menuju destinasi prioritas kita akan memperluas sertifikasi para pemandu, sehingga mereka bisa lebih memahami,” ujar Wiratno.

Beberapa sertifikasi dan pelatihan yang sudah dilaksanakan di antaranya adalah pelatihan transplantasi karang bagi kelompok peduli lingkungan Desa Papagarang dan Desa Pasir Panjang di Pulau Pempe, juga Desa Komodo di Pink Beach.

Ada pula pelatihan water rescue ranger laut bagi masyarakat, pelatihan keterampilan menjahit dan daur ulang sampah, kepemanduan wisata alam bagi naturalist guide, hingga sertifikasi oleh LSP bagi 60 naturalist guide Desa Komodo, Pasit Panjang, dan Papagarang.

Di dalam TN Komodo sendiri, terdapat tiga desa yang jadi pusat peemukiman, yakni Desa Komodo dengan penduduk 1.818 jiwa, Desa Papagarang dengan penduduk 1.417 jiwa, dan Desa Pasir Panjang dengan penduduk 1.607 jiwa.

Sebelumnya, isu mengenai wacana relokasi permukiman masyarakat yang ada di dalam TN Komodo telah mencuat sejak 2019, khususnya sejak ada rencana pengembangan KSPN Super Prioritas di Labuan Bajo.