Pemerintah Siapkan Work From Bali, Efektif Pulihkan Pariwisata?

KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan mencanangkan program work from Bali (WFB) lantaran saat ini sektor pariwisata di Pulau Dewata sedang membutuhkan pertolongan.

Pasalnya, banyak hotel-hotel yang beroperasi di Bali dengan okupansi minimum atau kurang dari 10 persen.

Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo R.M. Manuhutu dalam sebuah konferensi pers, Sabtu (22/5/2021).

Menanggapi hal itu, Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata (ICPI) Azril Azahari mengungkapkan bahwa kebijakan WFB yang dicanangkan oleh pemerintah ini kurang tepat dan bijak.

Menurutnya, beberapa hal dalam kebijakan tersebut masih perlu dikritisi. Sebab, ia menilai hal ini dapat berujung menimbulkan rasa ketimpangan sosial pada pemerintah daerah provinsi lainnya.

"Soal work from Bali ini bisa menimbulkan keirian pada daerah lainnya. Karena di situasi pandemi Covid-19 ini tidak hanya Bali saja yang sektor pariwisatanya terdampak, daerah lain juga. Saya rasa ini perlu dikritisi lagi," kata Azril saat dihubungi oleh Kompas.com, Rabu (26/5/2021).

Ia mengatakan bahwa akan lebih baik jika konsep programnya menjadi work from destination atau dalam artian mengadakan rapat kerja dari destinasi-destinasi pariwisata di berbagai daerah.

Sehingga nantinya tidak hanya pariwisata Bali saja yang mendapatkan pertolongan dari pemerintah, tetapi pariwisata di daerah lainnya juga ikut merasakan.

"Seharusnya jangan dibilang work from Bali, kesannya kita kerja atau work from home. Nah home-nya itu Bali. Seharusnya, meeting from destination misalnya, dimulai dari Bali, tapi jangan cuma Bali, bisa berpindah ke destinasi daerah lainnya juga, akan lebih baik menurut saya," jelas Azril.

Selain itu, Azril juga menanggapi soal lokasi WFB yang akan berpusat di Nusa Dua, Bali.

Menurutnya, secara fasilitas Nusa Dua memiliki kualitas yang lebih baik dibanding daerah lainnya di Bali untuk menunjang program ini. 

"MICE (meetings, incentives, conferencing, exhibitions) di Nusa Dua itu fasilitas memang cukup bagus dan terbaik disana. Convention hall-nya cukup besar, break room juga ada. Karena sejak awal Nusa Dua memang dikhususkan untuk pertemuan-pertemuan," imbuh Azril.

Selain fasilitas, Azril juga mengungkapkan bahwa pengalaman sumber daya manusia atau para pekerja sektor pariwisata disana juga jauh lebih siap. Hal itu karena budaya masyarakat Bali sedari dulu yang berkaitan dengan pariwisata.

"Karena orang Bali itu sudah biasa menerima wisatawan. Mulai dari supir hingga pemandu wisata mereka ada lisensinya dan sudah dilatih serta punya sertifikat," tambah dia.

Ia juga menilai bahwa dari segi protokol Nusa Dua cukup ketat. Pasalnya hotel-hotel di sana sudah mendapatkan sertifikasi CHSE (cleanliness, health, safety, environmental sustainability) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Namun ia menambahkan, fasilitas hotel di provinsi lain juga sudah ada yang dikembangkan, antara lain di Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan lainnya.

Sementara itu, melansir dari Kompas.com pada Selasa (25/5/2021), Nusa Dua dipilih lantaran berada di bawah Indonesia Tourism Development Corporation atau Bali Tourism Development Corporation (ITDC). Selain itu, daerah tersebut juga dinilai lebih mudah untuk dipantau. 

Tak hanya sampai di situ, Azril juga menanggapi perihal pertumbuhan sektor pariwisata Bali yang mengalami penurunan signifikan. 

Menurutnya, hal ini terjadi karena 80 persen pendapatan Bali bergantung pada sektor pariwisata. Sedangkan daerah-daerah lainnya masih bisa bangkit lantaran memiliki industri perdagangan, pertanian, perikanan, dan lainnya.

Terkait hal itu, Azril menyampaikan bahwa sudah saatnya Bali tidak hanya bergantung pada pariwisata saja, tapi mulai berinovasi. Misalnya, membuat diversifikasi produk pariwisata.

"Buatlah tourism tidak 100 persen, tapi tourism itu misalnya agro-based tourism. Jadi wisata masih berbasis pada pertanian, atau berbasis pada perikanan, itu akan lebih bagus, jadi industri-industri lain akan berkembang juga tapi yang mendukung pariwisata," ujar Azril.

Lebih lanjut, ia menyebutkan, sapi Bali cukup terkenal di dunia dan peternakan sapi juga  mulai bisa dikembangkan. Dengan begitu, sektor pariwisata juga bisa turut hadir di dalamnya dengan memanfaatkan peluang dari segi pariwisatanya.

"Kenapa enggak bikin peternakan sapi Bali? Jadi nanti pariwisatanya berbasis orang melihat sapi-sapi dilepas di padang rumput, sambil makan daging sapinya, atau menikmati susu sapinya, itu lebih bagus. Itu kan bisa jadi daya tarik dan pendapatan daerah," ujar Azril.

"Kayak model industry  (tempat wisata) Cimory itu saja kita bisa kembangkan. Ada susu sapi, coklat, sambil menyajikan pemandangan sungai, gunung," tambah dia.

Ia berharap, di tengah masa pandemi Covid-19 yang tidak menentu ini, pemerintah Bali mulai bisa melihat peluang yang ada untuk melakukan sejumlah inovasi dalam sektor pariwisata.

Melansir dari Kompas.com, Selasa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan dengan hadirnya pemerintah di Bali, diharapkan ada peningkatan tingkat di sektor pariwisata.

“Jika kita bisa mendapatkan 75 persen replacement atau penggantian dari wisatawan mancanegara dengan wisatawan nusantara dengan tingkat kualitas belanja maupun lamanya tinggal di Bali mendekati, maka harapan kita bahwa Bali bisa positif pertumbuhan ekonominya,” tutur Sandi.

Nada optimis juga terdengar dari Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu.

Seperti diberitakan Kompas.com, Selasa, ia mengatakan, WFB diterapkan guna meningkatkan rasa percaya wisatawan domestik sehingga mampu memulihkan sektor pariwisata di Bali.

Menurutnya, setiap satu Rupiah yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas ke daerah, termasuk Bali, akan memberikan bantuan bagi pariwisata Bali.

"Ketika pemerintah ikut kontribusi salah satunya lewat WFB, maka akan menciptakan demand, lapangan pekerjaan, dan pariwisata Bali bisa pulih perlahan," ucap Odo, Sabtu.

Tentang WFB

Berdasarkan Kompas.com, sebelumnya pemerintah berencana merancang program bekerja dari Bali yang difasilitasi negara untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah koordinasi Kemenko Marves. 

Terdapat tujuh kementerian yang dikomandoi Kemenko Marves, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kemenparekraf, Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Investasi.

Namun, tak semua ASN/PNS yang bisa bekerja dari Bali. Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf Vinsensius Jemadu mengatakan, kemungkinan hanya 25 persen ASN tiap kementerian yang diizinkan bekerja dari Bali.