PHRI Yogyakarta Minta Ada Solusi Jika Lockdown Diterapkan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta pemda memberi solusi solusi andai nantinya wacana lockdown benar-benar diterapkan.

Hal itu mengingat pelaku usaha di bidang hotel dan restoran harus tetap mengeluarkan biaya operasional.

Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono mengatakan bahwa pemerintah harus menyiapkan solusi yang ditujukan untuk para pelaku usaha andai lockdown benar-benar diterapkan di DIY.

“Lockdown bila diterapkan, pemerintah harus bisa memberikan solusi bagi kita pelaku usaha, terutama hotel,resto agar tetap bisa bertahan dalam membiayai operasionalnya,” kata dia, Minggu (19/6/2021).

Deddy menambahkan, penerapan protokol kesehatan (prokes) dengan ketat merupakan kunci dari pencegahan penularan Covid-19.

“Jangan sampai ekonomi kita terhambat lagi karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dan mendadak. Memperketat prokes adalah kunci agar kesehatan dan ekonomi bisa berjalan sejalan,” kata dia.

Ia menambahkan wacana lockdown yang disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X membuat wisatawan yang berencana mengunjungi Yogyakarta dan sekitarnya membatalkan niatnya.

"Tambahan, saat ini berita itu sudah menyebar kemana2 dan banyak yg menanyakan kebenaran itu, bahkan ada yang cancel," ujar Deddy.

Hal tersebut sangat merugikan pihaknya yang saat genting cash flow malah dihadapkan dengan situasi sulit semacam itu. Pihaknya pun akhirnya selalu jadi korban.

Hingga saat ini pihaknya belum diajak berunding bersama membahas bagaimana solusi untuk perkembangan ekonomi di Yogyakarta jika lockdown benar-benar diterapkan.

"PHRI juga tidak diminta pertimbangan. Dari sisi ekonomi juga harus dilibatkan agar ada solusi yang baik," sambung dia.

Wacana lockdown di Yogyakarta

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X membuka opsi menerapkan lockdown.

Sebab, dalam dua hari terakhir, kasus Covid-19 mencapai lebih dari 1.000 kasus.

Menurut Sultan, Lockdown merupakan pilihan terakhir untuk menekan kasus Covid-19, mengingat saat ini DIY telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

“Kita kan sudah bicara mengontrol di RT, RW, kalau gagal terus arep ngopo meneh (kalau gagal terus mau apalagi). Kita kan belum tentu bisa cari jalan keluar, yo satu-satunya cara ya lockdown total kan gitu,” kata Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (18/6/2021).