PHRI Jakarta Minta Keringanan Beban Operasional Selama PPKM Darurat

KOMPAS.com - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono mengatakan, pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam menerapkan PPKM Darurat.

Adapun, PPKM Darurat di Jawa dan Bali yang berlangsung pada 3-20 Juli 2021 merupakan langkah pemerintah untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Kendati demikian, dia tidak menampik bahwa kebijakan tersebut memberi dampak yang cukup signifikan terhadap industri hotel dan restoran di Jakarta. Salah satu dampak adalah terkait biaya operasional.

“Rekomendasi ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita paham pemerintah sulit dalam kondisi keuangan, tapi kita tidak semerta-merta minta uang. Cuma mohon beban biaya yang selama ini harus kita bayarkan ke pemerintah bisa dikurangi,” kata Iwantono.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam konferensi pers online bertajuk “Dampak PPKM Darurat Pada Industri Hotel dan Restoran, Forum Jurnalis PHRI” pada Senin (5/7/2021).

Minta keringanan biaya selama PPKM Darurat

Sebagai contoh, Iwantono meminta adanya pengurangan dalam biaya listrik. Dia mengungkapkan, pihaknya sudah beberapa kali meminta hal tersebut.

Sebab, hingga saat ini pihaknya masih diharuskan untuk membayar biaya pemanfaatan minimum. Padahal, saat ini pemanfaatan listrik dilakukan di bawah pemanfaatan minimum.

“Beri diskon 30-50 persen selama pandemi, khususnya PPKM Darurat. Termasuk subsidi 30-50 persen atas biaya penggunaan air dan tanah,” ujar Iwantono.

Kemudian, Iwantono juga meminta adanya pengurangan beban pajak PB1, Pph, Ppn, dan lain-lain melalui skema insentif atau cashback.

Untuk harga sewa bagi restoran, dia juga menyarankan agar ada kelonggaran atau ditangguhkan guna mencegah semakin banyak pengusaha menutup usahanya.

“Beberapa restoran kesulitan soal sewa, sekarang tutup. Biaya sewa dan service charge harus bayar. Ini harus dibayar dari mana?” sambung Iwantono.