UNESCO Minta Hentikan Proyek di TN Komodo, Ini Tanggapan Menparekraf Sandiaga

KOMPAS.com – Beberapa waktu lalu, UNESCO mengeluarkan sebuah dokumen Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia bernomor WHC/21/44.COM/7B.

Adapun dokumen itu dikeluarkan setelah konvensi daring pada 16 – 31 Juli 2021 di China.

Dokumen tersebut membahas sejumlah tempat yang termasuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO atau World Heritage List, salah satunya Taman Nasional (TN) Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Untuk informasi, TN Komodo berada di Labuan Bajo yang juga termasuk salah satu dari lima destinasi super prioritas (DSP) yang diumumkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Secara garis besar, dilansir dari Kompas.com, pihak Komite Warisan Dunia (WHC) UNESCO membahas pembangunan proyek pariwisata di TN yang dikhawatirkan akan berdampak pada Nilai Universal yang Luar Biasa (OUV) di kawasan itu.

Selain itu, pihak WHC juga meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan seluruh pembangunan proyek sementara hingga pemerintah Indonesia mengumpulkan revisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ditinjau oleh Uni Internasional Konservasi Alam (IUCN).

Terkait hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menanggapi permintaan UNESCO untuk menghentikan sementara pembangunan proyek di TN Komodo.

“Saya sedang meminta minute of meeting dari UNESCO tersebut dan saya enggak ingin ‘katanya, katanya’. Tapi saya ingin melihat secara detail, riil dan membahas line by line dari diskusi yang dilakukan pada meeting yang menjadi referensi tersebut,” kata Sandiaga saat Weekly Press Briefing, Senin (2/8/2021).

Ia menambahkan, kabar yang berkembang kemungkinan sedikit berbeda dengan apa yang menjadi catatan pihaknya terhadap meeting UNESCO.

“Bagi kami tentunya fokus daripada Labuan Bajo dan lima destinasi super prioritas (DSP) ini adalah menghadirkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan lingkungan. Jadi apapun yang akan kita lakukan di Labuan Bajo itu harus berdasarkan kajian dari dampak pada lingkungan hidup,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa penyusunan AMDAL harus dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Pada akhirnya tujuannya juga mengarahkan kita kepada TN Komodo yang dikelola dengan penuh kehati-hatian agar biodiversity (keanekaragaman hayati), ekosistemnya tidak terganggu,” ujarnya.

Sandiaga juga menyinggung soal travel pattern (pola perjalanan) yang mengembangkan sisi-sisi lain Labuan Bajo sebagai DSP.

“Jadi ada beberapa destinasi yang mungkin lebih ditujukan kepada wisatawan yang lebih banyak, sementara khusus di daerah yang sangat, sangat terbatas ini akan berbasis kunjungan yang berkelanjutan lingkungan atau ecotourism,” katanya.