Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Menparekraf Sandiaga Pastikan Pembangunan di TN Komodo Tidak Berdampak Negatif

KOMPAS.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menegaskan, penataan sarana prasarana di Taman Nasional (TN) Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak menimbulkan dampak negatif terhadap OUV.

Ia menjelaskan, OUV atau Outstanding Universal Value dapat diartikan sebagai nilai-nilai menyeluruh yang utama dari warisan alam dunia TN Komodo.

“Saya ingin tegaskan bahwa Kemenparekraf beserta kementerian terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa penataan sarana prasarana di zona pemanfaatan di TN Komodo tidak menimbulkan atau mengakibatkan dampak negatif terhadap OUV,” kata Sandiaga saat Weekly Press Briefing, Senin (9/8/2021).

Tidak hanya itu, ia menerangkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga memastikan pembangunan di Resort Loh Buaya di Pulau Rinca tidak menimbulkan dampak negatif terhadap OUV.

“Karena ini semua berdasarkan hasil kajian penyempurnaan environmental impact assessment (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL) dan ini memang sekarang menjadi satu acuan yang dilakukan lintas kementerian, lembaga, serta perangkat lainnya dalam kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh IUCN (Uni Internasional Konservasi Alam),” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan di TN Komodo bertujuan menggantikan sarana dan prasarana yang tidak layak dengan sarana dan prasarana yang berstandar internasional.

Pembangunan tersebut terdiri dari ranger camp (kamp penjaga), guide camp (kamp pemandu), researcher camp (kamp peneliti), plaza deck (dek alun-alun), resting post (pos untuk istirahat), elevated deck (dek tinggi), reservoir tank (tangka penampung), distribution pipeline (pipa distribusi), waiting room for visitor (ruang tunggu pengunjung), jetty (dermaga), coastal protection (perlindungan pantai), dan information center (pusat informasi).

“Waktu kita berkunjung ke TN Komodo, kita juga melihat memang banyak fasilitas ini yang perlu diperbaiki karena berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan juga keberlanjutan lingkungan,” ujar Sandiaga.

Dilansir dari Kompas.com, UNESCO sebelumnya mengeluarkan sebuah dokumen bernomor WHC/21/44.COM/7B. Dokumen tersebut dapat dibaca di tautan berikut. 

Dalam dokumen tersebut, pihak Komite Warisan Dunia (WHC) UNESCO membahas pembangunan proyek pariwisata di TN Komodo yang dikhawatirkan akan berdampak pada OUV di kawasan itu.

Selain itu, pihak WHC juga meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan sementara proses pembangunan hingga pemerintah Indonesia mengumpulkan revisi AMDAL dan ditinjau oleh IUCN. 

Revisi AMDAL akan dikumpulkan bulan Agustus-September

Sandiaga mengungkapkan, poin-poin evaluasi dari UNESCO di antaranya adalah permintaan informasi secara detail terkait pengembangan Integrated Tourism Master Plan (Rencana Pariwisata Terintegrasi atau ITMP).

“Dapat kami sampaikan bahwa penyusunan AMDAL sedang berlangsung dan akan segera kita kirimkan ke UNESCO secepatnya,” katanya.

Kompas.com melaporkan, WHC meminta pemerintah mengumpulkan laporan terbaru tentang status konservasi di lokasi tersebut paling lambat pada 1 Februari 2022. Sehingga, laporan itu dapat ditinjau oleh pihak WHC saat sidang mereka yang ke-45 di tahun yang sama.

“Saya memperoleh informasi dari Ditjen KSDAE KLHK yang menyampaikan bahwa bulan Agustus-September 2021, revisi akan selesai dan lebih cepat dari waktu yang diberikan oleh UNESCO dan ini akan diserahkan ke WHC, sehingga revisi tersebut dapat dikaji oleh IUCN dan WHC sebelum sidang WHC ke-45 tahun 2022 mendatang,” tutur Sandiaga.

Tetap fokus terhadap pariwisata berkualitas

Dalam dokumen tersebut, tepatnya di bagian analisis, WHC membahas adanya target pengunjung tahunan sebanyak 500.000 orang ke kawasan tersebut. Jumlah itu, menurut mereka, lebih banyak dua kali lipat dibanding jumlah pengunjung sebelum pandemi Covid-19.

Terkait hal itu, WHC mempertanyakan bagaimana model pariwisata tersebut sesuai dengan visi pemerintah Indonesia untuk bergeser dari pariwisata massal ke pendekatan yang lebih berkelanjutan.

Adapun, berdasarkan informasi yang dikirimkan pemerintah Indonesia untuk UNESCO pada 30 April 2020 dan 6 Mei 2020, pihak pemerintah tengah mengembangkan ITMP di Labuan Bajo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar. Mereka juga bergeser dari pariwisata massal ke pariwisata berkualitas.

Sandiaga menjelaskan, pihaknya tetap fokus menghadirkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan lingkungan. Hal tersebut meliputi analisis permintaan dan penawaran terhadap perkembangan wilayah.

“Jadi pembicaraan mengenai target dari pengunjung, dan sebagainya, harus mengacu pada carrying capacity, alur perjalanan wisatawan, registrasi offline, dan sebagainya. ITMP ini didesain dengan teliti dan baik serta akan mempertimbangkan potensi market yang ada, bukan hanya dari segi jumlah tapi lebih kepada kualitas dan keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya akan memaksimalkan kekuatan budaya serta konten lokal yang otentik.

Ia menambahkan, masyarakat setempat di kawasan tersebut pun akan dilibatkan agar mereka dapat merasakan dampak ekonomi, sehingga kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan.

https://travel.kompas.com/read/2021/08/09/181300127/menparekraf-sandiaga-pastikan-pembangunan-di-tn-komodo-tidak-berdampak

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke