Sandiaga Tanggapi Surat Terbuka Soal Pariwisata untuk Presiden Jokowi dari IINTOA

KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menpakreaf) Sandiaga Uno menanggapi surat terbuka dari Indonesia Inbound Tour Operators Association (IINTOA) kepada Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya Kompas.com melaporkan, Minggu (28/11/2021), surat tersebut membahas pembukaan kembali Bali untuk wisatawan mancanegara (wisman).

"Kami mencatat semua masukannya dan kami ucapkan terima kasih kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Tentunya seiring dengan penanganan Covid-19, akan terus kita evaluasi dan kita pastikan pemerintah gercep, geber, dan gaspol agar pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di Bali bisa kita hadirkan," kata Sandiaga saat Weekly Press Briefing, Senin (29/11/2021).

• Surat Terbuka untuk Jokowi Soal Pariwisata Bali dari IINTOA, Ini Isinya
• Visa on Arrival Dinilai Percepat Proses Pengajuan Visa Turis Asing
• Pelaku Pariwisata Pertanyakan Negara Asal Turis Asing yang Boleh ke Bali

Untuk diketahui, gercep merupakan kependekan dari gerak cepan, geber dari gerak bersama, dan gaspol dari garap semua potensi usaha untuk lapangan pekerjaan.

Surat terbuka tertanggal 22 November 2021 itu menguraikan empat poin yang dinilai menjadi kendala datangnya wisman ke Bali, yakni kebijakan visa, karantina, penerbangan langsung, dan asal negara wisman.

Mengenai kebijakan penerbangan langsung atau direct flight, misalnya, saat ini salah satu syarat bagi wisman untuk liburan ke Bali adalah menggunakan penerbangan langsung dari negara asalnya.

Pihak IINTOA menilai syarat tersebut sulit dilakukan karena tidak semua negara memiliki penerbangan langsung ke Bali.

Oleh karena itu, mereka mengajukan solusi bagi pemerintah Indonesia agar mengizinkan wisman untuk transit tidak lebih dari 12 jam sebelum tiba di Bali.

Sandiaga menjelaskan bahwa kebijakan kepariwisataan di tengah pandemi melibatkan berbagai stakeholders, termasuk Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.

Hal itu, lanjutnya, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar setiap kementerian/lembaga saling berkoordinasi sehingga bisa satu "frekuensi". 

• Pelaku Pariwisata Harapkan Karantina untuk Turis Asing Dikurangi
• Hotel dan Paket Wisata Belum Dipesan Turis Asing, Ini Kata Pelaku Pariwisata
• Hingga 1 November 2021, Penerbangan Internasional ke Bali Masih Nihil

"Jika melihat kebijakan pembukaan pariwisata di negara kompetitor di region Asia Tenggara, aturannya cukup ketat dengan kewajiban karantina, visa kunjungan, penerbangan direct flight, dan asuransi. Tentunya bagi sektor pariwisata yang mengandalkan pasar mancanegara, kebijakan tersebut kurang kompetitif dan atraktif," terangnya.

Ia menambahkan, pihaknya terus mendukung pemulihan industri pariwisata dan terus mendengarkan masukan dari berbagai stakeholders. 

Langkah tersebut, lanjutnya, bertujuan agar pemulihan pariwisata nasional dapat dilakukan secara tepat manfaat, tepat sasaran, dan tepat waktu.