Sudah Digencarkan Sejak 2010, Pariwisata Halal di NTB Masih Digodok

KOMPAS.com – Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Aryadi mengungkapkan, pariwisata halal atau wisata ramah Muslim sudah digencarkan di NTB sejak 2010 silam.

Dia mengungkapkan, adanya konsep pariwisata itu bermula dari periode low season di NTB atau saat jumlah kunjungan wisatawan ada di titik rendah.

“Branding pariwisata NTB adalah sebagai tempat liburan dan bulan madu, tapi bersifat temporal karena ada low season di luar Mei-Agustus dan November-Desember,” jelas Lalu.

Hal itu disampaikan olehnya dalam Konferensi Internasional Mandalika bertajuk “Infinity Experiences of Nature and Sport Tourism” pada Rabu (1/12/2021).

Lalu menjelaskan, sekitar 2010-an, pariwisata NTB mulai bergerak ke arah MICE (meeting, incentive, conference, and exhibitions) untuk mengisi periode low season itu.

“Untuk datangkan orang ke NTB, tidak hanya menunggu wisatawan yang ingin berlibur atau bulan madu. Tapi bagaimana menjadikan NTB sebagai tempat untuk orang bekerja sambil wisata. Tempat pertemuan, rapat kerja yang bersifat nasional dan internasional,” katanya.

Pada saat ini, ujar Lalu, industri pariwisata NTB melihat bahwa potensi untuk mendatangkan wisatawan juga terlihat dari pasar Timur Tengah.

Dia menegaskan, sama halnya dengan era 2010 saat pariwisata halal mulai digencarkan di NTB, maksud dari wisata halal bukanlah menggantikan jenis wisata konvensional melainkan penambahan segmentasi pasar.

“Betapa banyak potensi-potensi pasar dari Timur Tengah yang tidak tergarap secara optimal. Justru yang memanfaatkannya adalah negara-negara lain,” ucap dia.

Lalu melanjutkan, potensi wisatawan mancanegara (wisman) asal Timur Tengah ini berawal dari asumsi bahwa mereka memiliki kendala saat berkunjung ke Bali.

Adanya kendala itu membuat mereka berkunjung ke destinasi wisata lain yang ramah Muslim di luar Indonesia.

Hal itu karena mereka tidak tahu bahwa Nusantara memiliki destinasi wisata lain yang, menurut Lalu, mungkin menawarkan nuansa familiar bagi kalangan wisman asal Timur Tengah.

“Misalnya Yogyakarta, Sumatera Barat, dan termasuk NTB. Sehingga kita coba untuk bagaimana wisman Timur Tengah menjadi tambahan dari potensi pasar yang dimiliki,” jelas Lalu.

Masih mencari format pariwisata halal yang ideal

Meski pariwisata halal sudah mengalami pertumbuhan sejak digaungkan pada 2010, Lalu mengaku bahwa pihaknya masih dalam proses untuk mencari format pariwisata halal yang ideal.

“Jadi, ikon wisata yang kita jual (selain menjadi tempat liburan dan bulan madu) adalah MICE dan destinasi wisata halal. (Tapi) destinasi wisata halal masih dalam proses untuk (mencari) format bentuk yang idealnya bagaimana,” tutur dia.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com dalam situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, sudah ada Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur soal wisata halal.

Adapun Pergub yang dimaksud adalah Pergub NTB Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal yang diteken oleh Gubernur NTB pada saat itu, Zainul Majdi, pada 29 Desember 2015.

Dalam Pergub itu, NTB sudah diklaim sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia. Penyusunan Pergub ini dimaksudkan untuk memberi keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan untuk menikmati NTB secara aman dan halal.

Selain itu, wisatawan juga diharap mendapat kemudahan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah yang telah diintegrasikan dalam kegiatan pariwisata.

“Wisata halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syariah,” jelas Pergub NTB Nomor 51 Tahun 2015.

Terkait pelayanan yang memenuhi unsur syariah, salah satu contohnya adalah tempat wisata yang menyediakan fasilitas ibadah yang layak, serta menjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Selain terbitnya Pergub NTB Nomor 51 Tahun 2015, NTB juga memiliki ikon wisata halal yakni Masjid Hubbul Wathan di kompleks Islamic Center NTB.