Dugaan Mafia Karantina, PHRI Minta Hotel Tak Langsung Disalahkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunggah adanya dugaan oknum yang mengambil keuntungan di balik aturan karantina terhadap pelaku perjalanan luar negeri.

Dalam unggahan tersebut, disebutkan seorang wisatawan asal Ukraina yang akan berlibur di Bali mendapatkan hasil tes PCR positif di hari akhir karantina.

Namun, wisatawan tersebut dan anaknya tidak diizinkan melakukan tes PCR di tempat lain. Ia pun merasa dirugikan karena mesti menambah biaya isolasi.

"Alhamdulillah, secara cepat masalahnya sudah tersolusikan. Mereka saat ini sedang menikmati pariwisata di Bali. Saya berharap kedepannya tidak ada lagi wisatawan yang mendapat pengalaman yang kurang mengenakkan."

"Saya tidak akan segan untuk menindak tegas oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan namun mencoreng nama baik Indonesia!" tulis Sandiaga dalam unggahannya, seperti dikutip Kompas.com, Minggu (30/01/2022).

Hotel minta tak buru-buru disalahkan

Terkait kasus tersebut, Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia berharap masyarakat dapat memahami proses kekarantinaan secara utuh alih-alih langsung menyalahkan hotel.

Sebab, Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menjelaskan, pelaksanaan karantina hotel diawasi secara ketat oleh tim satgas dan hotel tidak memiliki kapasitas untuk menetapkan apakah tamu hotel boleh ada di dalam untuk karantina atau tidak.

Hotel, kata dia, tak bisa secara sembarangan mengambil keputusan sendiri terkait karantina karena dapat dijatuhi sanksi, bahkan bisa dicoret dari daftar hotel karantina.

"Di akhir (masa karantina) dilakukan tes PCR kedua, yang melakukan tes tenaga kesehatan yang ditunjuk oleh tim satuan terpadu, bukan tim hotel. Karena laboratorium yang bisa melakukan testing untuk tamu karantina ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, bukan hotel."

"Saat selesai karantina, tamu akan terima hasil tes dan surat release dari nakes yang ada di situ. Pihak hotel hanya sebagai messenger (pembawa pesan) untuk menyampaikan ke pihak tamu. Bukan pihak hotel yang mengeluarkan surat itu," ujar Maulana saat dihubungi Kompas.com, Minggu (30/01/2022).

• Soal Dugaan Mafia Karantina di Hotel, Sandiaga Uno: Jika Terbukti, Akan Ditindak Tegas
• Catat, 6 Langkah untuk Cek Biaya Hotel Karantina

Maulana menyebut, unggahan Sandiaga malah bisa menjadi blunder karena merupakan kritik terhadap internal pemerintah.

"Jangan terbebani hotelnya, kan kasihan hotelnya. Membuat kekisruhan hanya dengan posting-an itu, beliau (Sandiaga Uno) kan tahu siapa punya domain di situ (karantina), bukan hotel."

"Komplainnya banyak (ditujukan) ke hotel, (dikatakan) hotelnya enggak ngasih (selesai masa karantina). Bukan hotel enggak ngasih, kan ada nakes di hotel itu yang punya domain untuk me-release. Kalau hotel memaksa, melawan nakes, berarti hotel berurusan dengan pemerintah," ucapnya.

Maulana juga menegaskan bahwa hotel tak mendapatkan keuntungan dari "mempositifkan" tamu karantina.

Pasalnya, hotel hanya menerima tamu dengan hasil tes negatif. Jika setelah masa karantina hasil tes tamu dinyatakan positif, maka tamu harus dipindahkan ke tempat isolasi menggunakan ambulans yang tersedia.

"Hotel karantina hanya tempat orang yang negatif. Kalau positif mereka tidak boleh menginap di hotel, tapi di hotel isolasi. Apakah hotel akan mengambil keuntungan kalau orangnya dinyatakan positif? Ya tidak, karena dia dipindahkan ke hotel isolasi," sambung Maulana.

Meski begitu, PHRI kini tengah melakukan pengecekan terkait hotel yang dimaksud.

Jika memang ada aturan yang dilanggar, maka hotel yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi pidana dan dikeluarkan dari daftar hotel karantina. Sebab, karantina hotel memiliki Prosedur Operasi Standar (SOP) yang berlaku.

"(Misalnya) kalau ada tamu yang secara diam-diam diumpetin dari hotel, keluar dari kamar. Itu lain, berarti hotelnya nakal."

"Jadi harus dicek dulu, supaya jangan gara-gara satu unggahan merusak citra hotel di Indonesia selama bertahun-tahun. Kan kasihan, hotel sudah dalam keterpurukan dan tenaga kerja belum terserap dengan baik. Bukan masalah Indonesia saja, image bisnis yang sudah bleeding tolong dibantu juga oleh pemerintah jangan sampai dirusak hanya karena masalah ini," ucap Maulana.

Ia juga meminta pemerintah secara tegas memberantas oknum yang mengambil keuntungan dari aturan karantina.

"Oknum harus diberantas, mulai dari mafia yang menjual kamar mahal di bandara, dan seterusnya, diberantas, diumumkan ke publik supaya hotel tidak kena terus," tegasnya.

• Catat! Daftar 6 Hotel Karantina Dekat Bandara Soekarno-Hatta
• Daftar Lengkap 72 Hotel Karantina di Jakarta untuk WNI dan WNA