Pelaku Wisata Demo Tarif Pulau Komodo, Menparekraf Ajak Diskusi

KOMPAS.com - Pada Jumat (29/7/2022), bersamaan dengan peresmian biaya konservasi Pulau Komodo, Padar, dan perairan sekitarnya, di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), turut diwarnai aksi protes sejumlah pelaku usaha pariwisata setempat.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com sebelumnya (29/7/2022), massa menolak kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dan menyampaikan rasa kecewanya terhadap sikap Bupati Manggarai Barat yang disebut mendukung program tersebut.

"Tuntutan kami masih yang sama, terkait tiket ini jangan dinaikan. Kalau konservasi kita sepakat, tetapi kalau tiket Rp 3,75 juta kami jelas menolak karena ini sangat mengganggu," ujar salah satu peserta aksi, John Daniel di Labuan Bajo, Jumat.

Menurut dia, kebijakan kenaikan tarif masuk itu sangat merugikan perekonomian masyarakat sekitar Pulau Komodo

Menanggapi hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kembali menegaskan bahwa pemberlakuan biaya konservasi sebesar Rp 3,75 juta tersebut hanya akan diterapkan di Pulau Komodo, Pulau Padar, dan Kawasan Perairan sekitarnya saja.

Sandiaga menambahkan, wisatawan masih bisa melihat komodo dengan habitat aslinya tanpa kenaikan harga masuk di kawasan Pulau Rinca yang sudah ditata dengan baik oleh pemerintah.

• Tarif Pulau Komodo Naik, Ini 5 Pilihan Wisata di Labuan Bajo
• Pengunjung Pulau Komodo Harus Scan QR Code INISA, Ini Caranya
• Bandara Komodo ke Labuan Bajo Bisa Naik DAMRI, Tiket Mulai Rp 10.000

"Untuk masyarakat yang ingin melihat komodo, disediakan kawasan Pulau Rinca yang tidak ada kenaikan harganya sama sekali," kata Sandiaga dalam Weekly Press Briefing ssecara daring, Senin (1/8/20222).

Ajak pelaku usaha wisata NTT diskusi bersama

Selanjutnya, Sandiaga juga mengatakan, pihaknya membuka kesempatan diskusi bersama bagi para pelaku usaha wisata NTT, untuk mencari solusi terbaik dari kenaikan harga masuk Pulau Komodo.

Ia memastikan semua masukan dalam diskusi itu nantinya akan ditampung untuk dibahas bersama dalam lintas kementerian dan lembaga.

"Kita akan pastikan semua masukan dan aspirasi dari masyarakat akan ditampung, sambung Sandiaga.

Ia melanjutkan bahwa nantinya lintas kementerian lembaga bersama KLHK, Pemprov NTT akan melaporkan ke forum yang lebih tinggi lagi untuk terus memastikan bahwa upaya konservasi dan upaya meningkatkan ekonomi bisa dilakukan beriringan.