Meski Ditunda, Pelaku Wisata di Labuan Bajo Tetap Tolak Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo

LABUAN BAJO,KOMPAS.com - Pemerintah Pusat dan Provinsi NTT telah memutuskan untuk menunda pemberlakuan tarif baru masuk ke Taman Nasional Komodo menjadi Rp 3,75 juta per tahunnya. Tarif baru akan berlaku awal Januari 2023.

Meski ditunda, pelaku pariwisata di Labuan Bajo tetap menolak rencana kenaikan tarif masuk TN Komodo itu.

"Bagi kami, kebijakan itu bentuk monopoli bisnis dari Pemerintah Provinsi NTT melalui PT Fobamora," kata salah satu pelaku pariwisata di Labuan Bajo bernama Stanislaus Stan kepada Kompas.com di Labuan Bajo, Kamis (11/8/2022).

Ia mengungkapkan, belum lama ini ekonomi masyarakat mengalami krisis Covid-19 secara global dan saat ini sesungguhnya baru mulai masa pemulihan.

Menurutnya, cara yang tepat pada masa pemulihan justru ada pemberlakuan diskon besar-an, mulai dari tiket pesawat, harga paket tour, hotel, dan tarif masuk semua tempat wisata.

Monopoli bisnis yang rugikan masyarakat

Stanislaus menyebutkan, kebijakan tersebut secara terang-terangan memperlihatkan upaya monopoli bisnis dengan mengatasnamakan konservasi.

Dikatakan monopoli bisnis karena semangat menaikan tarif itu dianggap untuk menghindari wisatawan dengan bujet paspasan masuk Taman Nasional Komodo.

"Ketika hanya orang-orang kaya yang bisa datang, maka bisa dipastikan homestay, warung dan kuliner, mobil kelas menengah ke bawah, kapal-kapal wisata kelas menengah ke bawah bakal kehilangan segmen pasar," tegasnya.

Hal lain yang menjadi alasan penolakan adalah soal pemberlakuan kenaikan tarif untuk spot-spot menyelam.

Adapun dalam draft keputusan itu, disebutkan bahwa kenaikan tarif berlaku untuk Pulau Komodo, Pulau Padar dan Pink Beach serta perairan di sekitarnya.

Padahal, semua spot menyelam terbaik ada di perairan sekitar Pulau Komodo. Tidak sedikit wisatawan datang berulang tiap tahun, bukan karena ingin melihat biawak Komodo, tapi ingin menikmati alam bawah laut.

"Maka ada ancaman bahwa wisatawan minat khusus (menyelam) bakal berkurang datang diving di Labuan Bajo," tutur Stanislaus/

Dampaknya, sambung dia, kapal untuk selam bakal teracam menganggur. Para pemandu selam juga terancam kehilangan sebagian kesempatan mereka untuk memandu tamu selam.

"Tanpa sosialisasi itu, Kami tetap menolak kebijakan ini. Bahwa ada teman-teman pelaku pariwisata yang pernah membuat pernyataan mendukung, itu tidak bisa diterjemahkan bahwa mereka sudah merepresentasi seluruh sikap publik Manggarai Barat," ujar Stanislaus.