Taman Rekreasi Malang Ditutup karena Tak Ada Pengelola

MALANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Malang menutup sementara Taman Rekreasi Kota atau Tarekot. Penutupan tempat rekreasi legendaris tersebut dilakukan sejak Desember 2022 lalu karena alasan tidak memiliki pengelola.

Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemkot Malang, Yani Prasetyo mengatakan, sejauh ini pihaknya hanya memiliki kewenangan untuk melakukan perawatan.

Sebelumnya, Tarekot dikelola oleh suatu Unit Pelaksana Teknis dari salah satu organisasi perangkat daerah di Pemkot Malang.

"Karena ada suatu regulasi maka dari provinsi (Pemprov Jatim), UPT-nya harus dibubarkan, secara aset dibawah kami, tetapi sebatas pemeliharaan, statusnya tutup total, belum difungsikan lagi," kata Yani pada Rabu (15/2/2023).

Soal rencana apakah Tarekot akan dioperasikan kembali, pihaknya masih menunggu arahan dari Wali Kota Malang, Sutiaji.

"Ditutup sampai kapan, kita juga belum tahu, apakah ada rencana untuk dioperasionalkan lagi, kami menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan," katanya.

• Pesta Kampung Tematik Akan Digelar di Malang untuk Gaet Wisatawan
• Gratis Keliling Kota Malang Naik Bus Macito, Catat Caranya

Ketika Kompas.com mendatangi lokasi pada Rabu, taman yang berada di Jalan Mojopahit, Kota Malang, Jawa Timur itu tampak memprihatinkan dan terlihat kurang terawat.

Saat Kompas.com mendatangi Tarekot, terlihat kondisi kolam renang utama tidak terisi air secara penuh. Kemudian, untuk kolam anak terlihat kumuh dengan berlumut.

Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Asmualik mengatakan, pihaknya sebagai wakil rakyat amat menyayangkan kondisi Tarekot saat ini. Menurutnya, keberadaan Tarekot diharapkan dapat tetap hidup terus.

"Tarekot sangat strategis posisinya, terutama kalau ingin menggerakkan wisata heritage, kalau destinasi itu dihidupkan kembali pasti bagus," katanya.

"Ini juga sarana wisata yang murah, dengan rekreasi yang murah maka kesehatan masyarakat akan berpengaruh, membuat tingkat stres menurun, kami siap mendukung," katanya.

Soal keberadaan Tarekot berdekatan dengan sungai, Asmualik menyampaikan, bahwa harus ada solusi dengan menyesuaikan regulasi berlaku.

"Seperti batasnya harus jelas, diberi pembatas, sehingga tidak ada bangunan," katanya.